tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik jual beli sayuran melalui tengkulak: Studi kasus Desa Mekarsari, Kecamatan banyusari, Kabupaten Karawang

Aprilia, Risma (2025) tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik jual beli sayuran melalui tengkulak: Studi kasus Desa Mekarsari, Kecamatan banyusari, Kabupaten Karawang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (242kB)
	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (263kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_keterangan bebas plagiarism.pdf Download (420kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (255kB)
	Text (BAB I) 5_BAB 1.pdf Download (458kB)
	Text (BAB II) 6_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text (BAB III) 7_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
	Text (BAB IV) 8_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text (DAFTAR PUSTKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian pedesaan, termasuk di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Namun, petani di daerah ini menghadapi tantangan dalam akses pasar dan modal, yang menyebabkan ketergantungan terhadap tengkulak dalam sistem jual beli. Tengkulak tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai penyedia modal dan pemasok kebutuhan pertanian. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam transaksi, di mana petani memiliki posisi tawar yang lemah dan harus menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak tanpa ruang negosiasi yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik jual beli antara tengkulak dan petani di Desa Mekarsari serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian ini juga mengevaluasi dampak ekonomi dari praktik ini terhadap kesejahteraan petani. Jual beli dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat sah, seperti adanya ijab qabul, objek yang jelas, dan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, dasar hukum jual beli tertuang pada QS An-nisa ayat 29 dan QS Al-baqarah 275. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan pentingnya transaksi yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan ketidakadilan. Dari perspektif hukum positif, UU No. 5 Tahun 1999 melarang praktik monopsoni, di mana hanya satu atau sedikit pembeli menguasai pasar, yang dapat merugikan pihak penjual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petani, tengkulak, serta tokoh masyarakat, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami pola transaksi, hubungan antar pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli antara petani dan tengkulak di Desa Mekarsari terdiri dari pengajuan dan pemberian modal, pembelian kebutuhan pertanian, panen, serta transaksi dan pembayaran, di mana petani terikat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan tanpa negosiasi, sehingga menciptakan ketergantungan yang merugikan petani. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini memenuhi rukun jual beli tetapi mengandung unsur ketidakadilan karena kurangnya transparansi harga. Selain itu, praktik ini berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 35, yang melarang monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil untuk melindungi petani dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Actions (login required)

View Item