Itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Kuningan pada putusan nomor 1325/Pdt.G/2013/PA.Kng

Putra, Rekhsa Handika (2018) Itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Kuningan pada putusan nomor 1325/Pdt.G/2013/PA.Kng. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (650kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy

Abstract

Pada perkara nomor 1352/Pdt.g/2013/PA.Kng bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 2012, yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 1966, dan tidak pernah menceraikan Termohon. Berdasarkan Keterangan dari KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten kuningan menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Kemudian para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kuningan. Akan tetapi dalam proses pemeriksaannya Pengadilan Agama Kuningan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami tersebut tanpa ada proses penetapan izin poligaminya terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim yang terdapat dalam putusan nomor1352/Pdt.g/2013/PA.Kng tentang itsbat nikah poligami, untuk mengetahui landasan hukum hakim serta untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara tesebut. Penelitian ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat (2) pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan keharusan adanya penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif terhadap putusan Pengadilan Agama Kuningan nomor 1352/Pdt.g/2013/PA.Kng. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi naskah, kepustakaan, dan wawancara. Sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analisys). Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pengakuan Termohon dimuka persidangan bahwa Termohon telah merestui pernikahan para Pemohon dan alat bukti yang dilampirkan dalam surat gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 RIB/HIR. Landasan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan syariat Islam. Metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim adalah metode kontruksi hukum. Meskipun pernikahan para Pemohon tidak bersesuaian dengan pasal 2,3,4,7 dan 9 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi dalam kasus aquo karena para Pihak telah tidak ada pertentangan dan para Pemohon telah melahirkan seorang anak sehingga majelis hakim mengabaikan Perundang-Undangan tersebut karena pasal tersebut semata-mata hanya untuk ketertiban administrasi Tata Usaha Negara, oleh karena itu majelis hakim harus melindungi ekses dari pernikahan tersebut yaitu harus terlindunginya hak dasar anak agar mempunyai kepastian hukum yang berkeadilan dimasa yang akan datang. Maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan maksud dan kehendak pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah mempunyai alasan sehingga dapat dikabulkan.

Actions (login required)

View Item