Pengenaan Bea Meterai atas Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Rizky, Muhamad Varie (2018) Pengenaan Bea Meterai atas Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover[1].pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak[1].pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi[1].pdf Download (446kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1[1].pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2[1].pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3[1].pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4[1].pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka[1].pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan zaman telah menunjukkan kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi yang pesat dan canggih, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai fasilitas bagi pengguna teknologi untuk menunjang segala kegiatan salah satunya perekonomian dengan adanya transaksi elektronik. Adapun dengan adanya era baru dunia bisnis yang memasuki era e-commerce tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu hubungan hukum keperdataan. Dalam setiap hubungan keperdataan terbuka kemungkinan akan adanya perselisihan, jika dilihat dari sisi pembuktian, tentu tidak lepas dari adanya pajak atas dokumen atau bea meterai. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Bea Meterai menyatakan “dokumen adalah kertas...” dimana sudah tidak relevan lagi ditengah kemajuan teknologi sekarang yang mengenal transaksi elektronik dan dokumen elektronik pada UU ITE. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Bea Meterai, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata harus dikenakan bea meterai, tetapi pada kenyataannya transaksi elektronik belum dikenakan bea meterai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan transaksi elektronik menurut hukum perikatan dikaitkan dengan urgensi pengenaan bea meterai, dan untuk mengetahui hambatan hukum dalam penerapan pengenaan bea meterai atas transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya. Pendekatannya adalah yuridis-normatif, dikatakan yuridis-normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan bea meterai. Hasil penelitian menunjukan bahwa syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata telah terdapat pada transaksi elektronik dengan menganalisis masing-masing poin syarat sah, mulai dari kesepakatan para pihak yang ditentukan dengan tombol submit, kecakapan yang ditentukan oleh tanda tangan elektronik, suatu hal tertentu yang ditentukan dengan bentuk perjanjiannya, dan sebab yang halal dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi elektronik tetap sah. Dan bea meterai bukan merupakan syarat sah perjanjian, tetapi kepentingannya adalah apabila ingin dijadikan alat bukti di pengadilan, maka harus dikenakan bea meterai, jika tidak dikenakan bea meterai, maka dikenakan pemeteraian kemudian. Adapun hambatan hukum dalam pengenaan bea meterai adalah peraturan yang mengatur bea meterai belum memperluas redaksinya untuk dapat mengenakan bea meterai atas transaksi elektronik. Dan pemerintah harus merevisi Undang-Undang Bea Meterai.

Actions (login required)

View Item