Netralitas perangkat Desa dalam pemilihan umum dihubungkan dengan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia no. 3 tahun 2024 tentang desa: Studi kasus di Desa Mekarmaju Kec. Pasirjambu Kab. Bandung

Aulia, Zahra Putri (2025) Netralitas perangkat Desa dalam pemilihan umum dihubungkan dengan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia no. 3 tahun 2024 tentang desa: Studi kasus di Desa Mekarmaju Kec. Pasirjambu Kab. Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text 3_lembarpernyataan.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (290kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji netralitas perangkat desa dalam pemilihan umum dengan mengacu pada Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. Netralitas perangkat desa menjadi isu krusial dalam menjaga prinsip demokrasi, etika politik, dan keadilan sosial. Dalam hal prinsip demokrasi, didasarkan pada kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka itu, setiap warga masyarakat, termasuk Kepala Desa harus dapat menjaga netralitasnya utnuk menjamin terwujudnya kehendak rakyat yang tanpa intervensi dari pihak lain. Sedangkan dalam hal etika politik, Kepala Desa harus dapat menunjukkan integritasnya sebagai pemimpin dan memperlihatkan ketidak berpihakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan terkait Pasal 51 UU Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Mekarmaju. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris. Penentuan metode penelitian ini didasarkan gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perangkat desa Mekarmaju telah mengimplementasikan pasal 51 undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 dengan maksimal melalui langkah-langkah yang sangat komprehensif, yaitu dengan mengadakan telaah mendalam terhadap isi undang-undang dengan mendatangkan narasumber yang kompeten. Kemudian mengikuti kegiatan bimtek-bimtek yang berkenaan dengan undang-undang tersebut. Melakukan sosialisasi kepada warga melalui peran RW dan RT melalui pertemuan-pertemuan internal sekaligus menekankan pentingnya netralitas perangkat desa, dan melarang perangkat desa mengikuti kakmpanye dan memberikan arahan yang cenderung bersifat memihak dalam proses pemilu; (2) Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman sebagian aparat terhadap makna dari undang-undang. Kemudian adanya perangkat desa yang secara tidak sadar mengungkapkan preferensi politiknya kepada warga hingga menimbulkan persepsi keberpihakan. Kemudian dengan kebradaan tim sukses dari masing-masing calon dalam pemilu baik presiden maupun legistatif, membuka probabilitas yang sangat besar terjadinya konflik di masyarakat dikarenakan perbedaan pilihan; (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan sudah sangat maksimal, yaitu dengan membentuk tim pengawas internal, melibatkan masyarakat dalam mengawasi perilaku perangkat desa, meminta pendampingan pada pemerintah daerah, dan memberikan sanksi pada aparat yang tidak memegang teguh prinsip netralitas guna memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas perangkat desa.

Actions (login required)

View Item