Analisis putusan Mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai syarat tambahan mantan narapidana koruptor dapat mengikuti pemilihan kepala daerah prespektif siyasah dusturiyah

Siregar, Putri Maharani Zainab (2025) Analisis putusan Mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai syarat tambahan mantan narapidana koruptor dapat mengikuti pemilihan kepala daerah prespektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (149kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Keterangan Bebas Plagiarism (1).pdf Download (749kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (221kB)
	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) LEMBAR BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (320kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (677kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memungkinkan mantan narapidana korupsi kembali mencalonkan diri dalam Pilkada setelah lima tahun menjalani hukuman. Putusan ini dianggap sebagai kompromi atas prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mencegah penghukuman ganda (double jeopardy). Namun, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait etika dan integritas dalam kepemimpinan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai syarat tambahan mantan narapidana koruptor serta Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 terhadap pilkada, dan ditinjau dari siyasah dusturiyah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan kehakiman, teori efektivitas hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah mencakup Kriteria, Syarat dan Etika dalam memimpin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi pustaka sebagai sumber utama. Data diperoleh dari berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana kasus korupsi dalam pemilihan kepala daerah harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, serta asas keadilan dalam sistem demokrasi. 2) Implikasi dari putusan ini bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi harus diatur secara jelas dalam undang-undang untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi prinsip demokrasi dan Implikasi sosialnya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam kepemimpinan daerah, yang mendorong partai politik dan masyarakat untuk lebih selektif dalam menentukan calon kepala daerah. 3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, keputusan ini belum mencerminkan prinsip al-mashlahah al-ammah (kepentingan umum) dengan mengutamakan kepentingan rakyat atas hak individu mantan narapidana yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item