Pemotongan gaji karyawan Alfamart atas barang hilang dihubungkan dengan Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja : Studi kasus Alfamart Songgom Jaya , Serang, Banten

Mardotillah, Tb Sultan (2025) Pemotongan gaji karyawan Alfamart atas barang hilang dihubungkan dengan Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja : Studi kasus Alfamart Songgom Jaya , Serang, Banten. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 2_skbebasplagiarism.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 3_abstrack.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (392kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Alfamart Songgom jaya menyatakan bahwasanya PKWT yang berlaku telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja. akan tetapi pada pelaksanaannya seluruh karyawan bertanggung jawab untuk membayar segala kerugian atas Nota Selisih Barang (NSB) di Alfamart, meskipun penyebab atas kerugian tersebut bukan seluruh karyawan melainkan hanya salah satu atau hanya karyawan yang bertugas pada sift ketika terjadinya minus, dari hal ini nampaknya terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan pemotongan gaji di Alfamart songgom jaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan gaji karyawan atas hilangnya barang di Alfamart Songgom Jaya, untuk mengetahui kendala-kendala hukum apa saja yang dihadapi karyawan Alfamart Songgom Jaya dalam menyikapi pemotongan gaji akibat kehilangan barang, dan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan karyawan atas pelaksanaan pemotongan gaji di Alfamart Songgom Jaya. Penelitian ini menggunakan tiga teori yakni Teori Keadilan (Grand Teori), Teori Perjanjian (Middle Theory) serta Teori Perjanjian Kerja (Apply Teori) dimana ketiga teori ini akan bersama-sama membentuk landasan untuk memahami bagaimana pemotongan gaji karyawan Alfamart atas barang hilang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena metode yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder Hasil dari penelitian ini bahwa (1) Pada pelaksanaan pemotongan gaji yang terjadi di Alfamart Songgom Jaya, yaitu menggunakan sistem tanggung renteng sehinga tidak sesuai dengan klausul pada Pasal 6 dalam PKWT dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dengan memotong gaji karyawan secara kolektif tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab terjadinya kerugian. (2) Kendala-kendala hukum yang dialami karyawan Alfamart adalah : ketidaktahuan dan minimnya pemahaman terhadap hak-hak pekerja, pekerja tidak tidak mengetahui adanya mekanisme pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan atau Pengadilan Hubungan Industrial, serta kurangnya keberanian pekerja untuk melaporkan pelanggaran tersebut, karena takut terhadap resiko pemutusan hubungan kerja (PHK). (3) Upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu, meningkatkan literasi hukum bagi karyawan agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja, Memberikan pemahaman informasi kepada pekerja apabila ada pelanggaran hak dengan melaporkannya kepada disnaker, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memperkuat sistem pengawasan dengan meningkatkan kualitas pengawas agar bertugas secara independen dan bebas dari intervensi, serta adanya perlindungan bagi pekerja yang mengajukan laporan agar tidak menerima sanksi dari perusahaannya.

Actions (login required)

View Item