Pelaksanaan kepemilikan Hak Merek dalam kasus pembatalan Merek antara Pt. Manggala Putra Perkasa dengan Mohindar H.B Pasca Putusan Mahkamah Agung nomor 10 Pk/Pdt.Sus-Hki/2024

Zahrani, Rahma (2025) Pelaksanaan kepemilikan Hak Merek dalam kasus pembatalan Merek antara Pt. Manggala Putra Perkasa dengan Mohindar H.B Pasca Putusan Mahkamah Agung nomor 10 Pk/Pdt.Sus-Hki/2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (163kB) | Preview
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Merek yang berfungsi sebagai identitas dalam perdagangan barang dan jasa membutuhkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi hak pemilik merek dari tindakan yang merugikan. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi sengketa merek yang berujung ke pengadilan namun dalam pelaksanaan keputusan pembatalan merek masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengingkaran terhadap putusan pengadilan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan kepemilikan hak merek dalam kasus pembatalan merek antara PT. Manggala Putra Perkasa dengan Mohindar H.B setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/PDT.SUS-HKI/2024. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 Pk/Pdt.Sus-Hki/2024. 3) Upaya-upaya hukum yang dilakukan Pihak Mohindar H.B atas kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 Pk/Pdt.Sus-Hki/2024. Penelitian ini mengacu pada, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori hak kekayaan intelektual, yang saling terkait satu sama lain. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan terikait merek, berlaku secara jelas dan konsisten, dan dengan menegakan hukum secara efektif akan tercipta kemanfaatan bagi banyak pihak. Hal ini penting karena merek merupakan aset Hak Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analisis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan empiris, pengetahuan diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kepemilikan hak merek dalam kasus pembatalan merek Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 belum terlaksankan sepenuhnya, yakni merek milik Mohindar H.B statusnya belum diganti oleh DJKI menjadi status terdaftar, kemudian PT. Manggala Putra Perkasa hingga saat ini masih menggunakan merek yang telah dibatalkan oleh pengadilan. 2) Kendala yang dihadapi Direktorat Kekeyaan Intelektual berupa masih banyaknya kasus lain yang perlu diselesaikan proses administratif nya sehingga hingga kini perubahan status terdaftar Mohindar H.B masih tertunda dan terbatasnya kewenangan pengawasan terhadap merek yang beredar. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak Mohindar H.B, dengan mengajukan penetapan sementara ke pengadilan dan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Actions (login required)

View Item