Perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas penundaan klaim pembayaran asuransi jiwa: Studi di Pt. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Sukabumi

Dikrillah Syarif, Dicky (2025) Perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas penundaan klaim pembayaran asuransi jiwa: Studi di Pt. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Sukabumi. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Badung.

Preview	Text Cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pernyataan (1).pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (473kB) | Preview
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 37 ayat (1) POJK No 69/POJK.05/2016 Memberikan suatu rumusan yang menjelaskan adanya larangan terhadap perusahaan asuransi melakukan penundaan klaim. Namun pada kenyataannya AJB Bumiputera Cabang Sukabumi selaku penanggung melakukan penundaan pembayaran klaim terhadap asuransi jiwa terhadap para pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang polis atas penundaan pembayaran klaim, akibat hukum yang ditimbulkan penundaan klaim tersebut dan penyelesaian klaim tertunda yang dilakukan AJB Bumiputera terhadap pemegang polis. Penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada teori negara hukum dan konsep mendasar negara hukum yang didasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, teori perlindungan hukum dan teori perjanjian. Teori negara hukum memberikan konsep dasar pelaksanaan negara hukum, Teori perlindungan hukum memberikan landasan penting mengenai konsep dasar perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum serta pelaksanaan negara berdasarkan hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum untuk segala aspek termasuk pelaksanaan perjanjian asuransi, sementara teori perjanjian memberikan ladasan dan penjelasan mengenai konsekuensi pelaksanaan perjanjian, akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan dan kewajiban pihak dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK No 69/POJK.05/2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan didasarkan pada teori hukum dan praktiknya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelitian lapangan untuk mengetahui implementasi peraturan dan gejalas hukum yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor AJB Bumiputera Cabang Sukabumi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap penundaan pembayaran klaim diatur dalam Pasal 37 ayat (1) POJK No 69/POJK.05/2016 Namun dalam pelaksanaannya perlindungan hukum tidak terlaksana secara optimal dengan masih adanya penundaan klaim pada sebagian besar pemegang polis AJB Bumiputera Cabang Sukabumi yang hingga saat ini masih belum memiliki kepastian mengenai hak mereka. selain dari itu penundaan pembayaran klaim yang dilakukan AJB Bumiputera berakibat pada penerbitan sanksi perdata dan admnistrasi. Adapun untuk penyelesaian tidak dilakukan dengan menempuh jalur litigasi melainkan musyawarah diantara para pihak yang menghasilkan beberapa kebijakan untuk penyelesaian klaim yaitu dengan cara melakukan penurunan nilai manfaat (PNM).

Actions (login required)

View Item