Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Anlisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Nurjanah, Dhea Indira (2024) Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Anlisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (435kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (420kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
Preview	Text Dhea pernyataan.pdf Download (58kB) | Preview

Abstract

Perkara Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang mana Putusan ini membahas masalah penggantian Nadzir, dimana perkara khususnya tidak terlepas dari pengajuan penggantian Nadzir oleh Wakif. Dimana peran Penggugat disini adalah sebagai Wakif dari harta tanah wakaf yang dikelola oleh Nadzir, sementara yang terkandung dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab I Pasal 1 yang menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Wakif memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, lalu yang ditekankan oleh Penggugat terletak pada permasalahan yang pada intinya adalah Nadzir tidak menjalankan amanah tugasnya dengan baik dan benar, sehingga upaya jalan penyelesaian sengketa ditempuh oleh kedua belah pihak di Pengadilan Agama Kota Depok. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf 2) Untuk mengetahui argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf 3) Untuk mengetahui prosedur pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf Penelitian ini termasuk jenis penelitian study literatur (library research dengan metode analisis isi (conten analyisis). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative Jenis data berupa data kualitatif. Sumber data primer berupa Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk (Pengadilan Agama Kota Depok), sumber data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah: mengkaji semua data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Putusan No. 1509/Pdt.g/2019/PA.Dpk berkutat pada persoalan operasional pengelolaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan aturan, sementara pada Putusan No. 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr berkutat pada persoalan yang mendasar yakni tentang status akta kepemilikan tanah yang kembali ingin di pergunakan atas nama Wakif, padahal kompetensinya sudah tidak ada. Sehingga daripada hal tersebut, penulis melihatnya sebagai bentuk kompleksitas dari kedua perkara sengketa wakaf yang dijalani masing-masing pihak 2) pertimbangan Majelis Hakim, penulis sependapat dengan Majelis Hakim, sebab sesuai dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Majelis Hakim serta garis lurus dengan dasar hukum yang berlaku di negara ini. Walaupun permasalahan yang dihadapi oleh kedua Majelis Hakim yang berbeda ini memiliki hampir pokok permasalahan yang sama, karena dengan pendekatan yang tentunya berbeda, ditambah juga persoalan pembuktian yang masing-masing pihak berbeda kekuatannya. Sehingga hemat penulis, Majelis Hakim telah menjalani nilai-nilai yang ideal sebagai Majelis Hakim, dimana hal itu telah diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bab II Kewajiban dan Larangan Pasal 4, yang salah satu poinnya adalah “Hakim harus Arif dan Bijaksana”. 3) Implementasi pengelolaan harta wakaf harus selaras dengan peraturan terkait seperti Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena lahirnya peraturan tentang wakaf merupakan fenomena dari praktik manajemen wakaf yang belum optimal secara administrasi, maka administrasi tentang wakaf di era sekarang ini harus berpatokan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Actions (login required)

View Item