Tafsiran hakim mengubah syarat syarat presiden dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berdasarkan kompetensi hakim prespektif keadilan hukum dan maslahah mursalah

Ismail, Muhammad Wandi (2025) Tafsiran hakim mengubah syarat syarat presiden dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berdasarkan kompetensi hakim prespektif keadilan hukum dan maslahah mursalah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-2.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) IMG_20250703_0001.pdf Download (540kB) | Preview
Preview	Text (DAPTAR ISI) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-4.pdf Download (171kB) | Preview
	Text (BAB I) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-5.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text (BAB II) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-6.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text (BAB III) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-7.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text (BAB IV) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-8.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text (BAB V) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-9.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text (DAPTAR PUSTAKA) skripsi wandi_Munaq-1-halaman-10.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan klausul baru mengenai pengalaman jabatan kepala daerah sebagai alternatif syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai kompetensi hakim, keadilan hukum, serta kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan putusan tersebut. Kajian ini membahas (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat-syarat presiden yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(2) apa metode tafsir yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan putusan No. 90/PUU-XXI/2023.(3) Bagaimana perspektif keadilan hukum dan maslahah mursalah dapat diterapkan dalam menganalisis putusan MK tersebut.Kerangka berfikir untuk menyelesaikan kontroversi dalam pembahasan ini adalah dengan menjelaskan tafsiran hakim serta mencantumkan beberapa contohnya lalu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan dan melihat putusan tersebut dari sisi keadilan hukum yang di ambil dari teori sudikno mertokusumo dan maslahah mursalah. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengubah syarat￾syarat presiden sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji norma, asas, dan prinsip hukum yang relevan, termasuk konsep kompetensi dan kemandirian hakim dalam perspektif keadilan hukum dan maslahah mursalah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi argumentasi dari putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan prinsip demokrasi, hak politik warga negara, serta studi komparatif dari berbagai sistem hukum.(2) Putusan ini menggunakan pendekatan living constitution dan metode penafsiran progresif, yakni penafsiran teleologis dan sosiologis, guna menyesuaikan norma hukum dengan dinamika sosial-politik yang berkembang.(3) Dari Perspektif keadilan hukum, muncul persoalan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Namun, dilihat dari sudut pandang maslahah mursalah, putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam konteks kekinian.

Actions (login required)

View Item