Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dihubungkan dengan Pasal 81 Undang - Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta Bandung

Purlina, Dede Siti (2025) Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dihubungkan dengan Pasal 81 Undang - Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (854kB) | Request a copy
Preview	Text 4_daftarpustaka.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (650kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (746kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
Preview	Text SK Bebas Plagiarisme (3).pdf Download (285kB) | Preview

Abstract

Studi ini membahas penegakan hukum terhadap Tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang terus mengalami peningkatan di wilayah hukum Polresta Bandung, khususnya pada periode 2022–2024. Kompleksitas perkara semakin tinggi ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus anak, sehingga penanganan hukumnya tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam konteks ini, negara melalui Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan landasan hukum terkait perlindungan dan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku anak, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menganalisis upaya yang dilakukan Polresta Bandung dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Ynag mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan oenelitian lapangan untuk mengalisis pelaksanaan dan peraturan serta gelaja hukum, analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum dan teori faktor-faktor yang mempengaruhii penegakan hukum secara konseptual. Teori penegakan hukum mengkaji tentang penegakan hukum yang selektif, rasional, dan proposional. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara konseptual mengkaji lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah tersedia, termasuk dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya penyidik, kurangnya partisipasi pelapor, serta tantangan geografis. Polresta Bandung merespons hal ini dengan membangun kerja sama lintas lembaga serta mengintensifkan penyuluhan hukum. Penanganan terhadap pelaku anak dalam kasus ini memerlukan pendekatan yang mengedepankan perlindungan hak anak dan rehabilitasi.

Actions (login required)

View Item