Penolakan permohonan izin poligami dalam perspektif maqashid asy-syariah: Analisis putusan nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Ulfah, Tiara (2025) Penolakan permohonan izin poligami dalam perspektif maqashid asy-syariah: Analisis putusan nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (411kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (457kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Islam pada dasarnya menganut asas monogami, namun memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu dengan syarat ketat, termasuk kemampuan berlaku adil dan memperoleh izin dari Pengadilan. Poligami hanya dibenarkan bila terpenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam permasalan Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg ini menimbulkan dilema hukum. Hakim menolak permohonan izin poligami karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, meskipun calon istri dalam kondisi hamil di luar nikah. Penolakan ini mencerminkan upaya perlindungan Maqashid Asy-Syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl), kehormatan, dan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penolakan izin poligami, serta relevansi Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg dengan prinsip Maqashid asy-syariah. Penelitian ini mengkaji relevansi putusan tersebut dalam perspektif Maqashid asy-syariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz an-nasl). Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Maqashid asy-syariah sebagai grand theory untuk menilai tujuan hukum Islam dalam penolakan izin poligami. Maslahah mursalah sebagai middle theory untuk mengkaji kemanfaatan putusan hakim, dan teori keadilan sebagai applied theory untuk menilai penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan empiris dan realitas di lapangan. Metode ini bertujuan menilai efektivitas penerapan hukum serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Dengan teknik analisis data mengumpulkan data utama, menyederhanakan kedalam bentuk narasi deskriptif dan menarik kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg hakim mempertimbangkan bahwa poligami yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat substantif dan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi anak serta mengganggu kestabilan keluarga yang telah ada. Relevansi penerapan prinsip hifz an-nasl dalam putusan tersebut bersifat terbatas, karena perlindungan nasab hanya diberikan kepada anak dari istri pertama, sementara anak dalam kandungan dari calon istri kedua tidak menjadi bagian dari pertimbangan yang komprehensif. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan maqashid asy-syariah dalam putusan tersebut belum menyeluruh dan belum sepenuhnya sejalan dengan asas kemaslahatan serta keadilan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan maqashid asy-syariah yang lebih utuh dalam memutus perkara keluarga, agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai perlindungan dan keadilan.

Actions (login required)

View Item