Penerapan Asas Contra Legem dalam pembagian harta bersama: Analisis putusan nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg

Sumiati, Iis (2025) Penerapan Asas Contra Legem dalam pembagian harta bersama: Analisis putusan nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (504kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembagian harta bersama diatur pada Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda yang telah bercerai berhak mendapatkan 50:50 bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Praktik pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg ini Majelis Hakim tidak memutuskan bagian sama rata, melainkan memutuskan 40% untuk pihak Penggugat (istri) dan 60% untuk pihak Tergugat (suami). Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama. 2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama. 3. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA. Badg tentang harta bersama. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Ketentuan harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan sebuah perjanjian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pembagian harta bersama dengan nilai samarata antara suami istri menjadi norma yang terdapat dalam hukum perkawinan. Norma ini berlaku selama pasangan suami istri tidak mengadakan perjanjian yang lain. Penelitian menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg. Adapun sumber data sekundernya yaitu diperoleh dari hasil-hasil kajian hukum, Al-Quran, UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tedapat putusan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Putusan nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg. Hasil penelitian ini yaitu: 1. Hakim tidak mempergunakan pasal 97 KHI. Dengan mempertimbangkan dari jumlah konstribusi prestasi hasil kerja antara Penggugat dan Tergugat selama rumah tangga. Perbedaan itulah yang jelas nyata memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak terlebih juga Tergugat pasca perceraiannya dengan Penggugat tinggal dan mengurus kedua anaknya sendiri dan menanggung kebutuhan diri dan kedua anaknya 2. Dalam perkara tersebut majelis hakim melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan jenis pengahalusan hukum atau pengkonkritan hukum, dalam metode ini Peraturan Perundang-undangan atau KHI dipandang sebagai hal yang abstrak dan kemudian dikonkritkan dengan melihat pada fakta persidangan yang ditemukan, yaitu bahwa mantan istri telah ditanggung kebutuhannya oleh suami barunya sehingga kemanfaatan dan keadilan pembagian harta bersama lebih tepat jika bagian Tergugat lebih besar 3. Akibat hukum dari putusan ini berlaku terhadap pihak yang secara fisik menguasai harta bersama, yaitu Tergugat. Maka, pelaksanaan putusan atau eksekusi harta harus dibagi sesuai porsi yang ditetapkan dalam putusan demi menegakkan keadilan.

Actions (login required)

View Item