Analisis putusan tindak pidana dengan modus arisan online berdasarkan pasal 45A ayat (1), undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik: Studi putusan nomor : 103/PID.SUS/2022/PN.KWG

Pratama, Aditya Putra (2025) Analisis putusan tindak pidana dengan modus arisan online berdasarkan pasal 45A ayat (1), undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik: Studi putusan nomor : 103/PID.SUS/2022/PN.KWG. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_ Lembar pernyataan.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (399kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sejak masa pandemi Covid-19, arisan banyak dilakukan secara online dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau smartphone melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan online yang telah banyak memakan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pertimbangan hukum Hakim, (2) penerapan sanksi Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (3) akibat hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti. teori Pemidanaan yang menjelaskan terkait proses pemberian atau penjatuhan pidana. Menurut Muladi, Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim terdapat kelemahan mendasar, khususnya karena hakim tidak secara menyeluruh mempertimbangkan fakta bahwa arisan yang dimaksud memang benar-benar pernah terjadi dan berjalan, (2) Pelaksanaan sanksi Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg dianggap kurang tepat, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada pasal 372 KUHP, dan (3)Akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.sus/2022/PN. Kwg tidak hanya berdampak pada terdakwa dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga secara langsung berpengaruh terhadap korban yang mengalami kerugian materiil.

Actions (login required)

View Item