Sanksi terhadap anak turut serta dalam tindak pidana narkotika pada putusan nomor: 12/PID.SusAnak/2023/PNSng

Putri, Diana (2025) Sanksi terhadap anak turut serta dalam tindak pidana narkotika pada putusan nomor: 12/PID.SusAnak/2023/PNSng. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover .pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB l) 5_bab1.pdf Download (318kB) | Preview
	Text (BAB ll) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text (BAB lll) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB lV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (841kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Sanksi Terhadap Anak Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan data dari Kementrian Informasi pada tahun 2021 menjelaskan, bahwa dalam tindak pidana narkotika yg melibatkan anak sebanyak 31,4% anak berstatus sebagai kurir/perantara. Pemberian sanksi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika merupakan persoalan hukum yang kompleks, karena harus memperhatikan dua sisi sekaligus yakni penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, anak yang turut serta dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa, sehingga penerapan sanksinya harus merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Sanksi Terhadap Anak Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor :12/PID.SusAnak/2023/PNSng. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak sebagai perantara, serta mengetahui penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan teori ratio decidendi yakni alasan untuk menjatuhkan putusan dan teori diskresi di mana hukum memberikan suatu solusi yang tepat dan benar terhadap suatu kasus. Dalam praktiknya, kedua teori ini merujuk pada prinsip hukum yang menjadi dasar keputusan hakim dalam suatu perkara dan keleluasaan untuk menentukan besar dan lamanya penjatuhan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku di Indonesia sepeti Undang- Undang dan KUHPidana dengan kenyataan pada pelaksanaan putusan pada kasus Narkotika yang melibatkan anak dalam tindak pidana nya. Setelah penerapan sanksi dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PNSNG. Analisis menunjukan bahwa putusan hakim berdasar pada aturan dan keilmuan dalam hukum pidana. Pada dasarnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan hakim menggunakan ketentuan sanksi yang lebih rendah, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan sanksi yang lebih ringan menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan sosial anak dan kepastian hukum. Selain itu, terkait besaran jumlah denda tidak disebutkan secara rinci dalam amar putusan, hal tersebut tidak menjadi persoalan hukum karena putusan telah diterima baik oleh para pihak.

Actions (login required)

View Item