Hukum khitan perempuan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 9a tahun 2008 dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia pertanyaan nomor 419 tahun 2016

Zu'amulamri, Zu'amulamri (2025) Hukum khitan perempuan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 9a tahun 2008 dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia pertanyaan nomor 419 tahun 2016. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) Lembar Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (525kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (444kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)

Abstract

Zu’amulamri, 1213040140, 2025, Hukum Khitan Perempuan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008 Dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Pertanyaan Nomor 419 Tahun 2016 Hukum khitan perempuan merupakan salah satu isu yang masih menjadi perdebatan dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia dan Malaysia. (1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan tersendiri mengenai hukum khitan perempuan yang dijadikan sebagai acuan dalam praktik keagamaan di Indonesia. (2) Di sisi lain, Pejabat Mufti Malaysia mengeluarkan fatwa yang memiliki perbedaan interpretasi terhadap hukum khitan perempuan tersebut, yang menimbulkan diskursus hukum dan sosial di Malaysia. (3) Penelitian ini berfokus pada analisis perbedaan pandangan hukum khitan perempuan antara fatwa MUI dan fatwa Pejabat Mufti Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis secara mendalam perspektif hukum islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Pejabat Mufti Malaysia terkait pelaksanaan khitan perempuan, (2) mengkaji dampak sosial yang muncul secara kompleks dari praktik tersebut di masyarakat, (3) serta mengetahui perbedaan pandangan dari kedua fatwa tersebut tentang hukum khitan perempuan Teori pada penelitian ini adalah fatwa hukum islam dari dua lembaga fatwa, yaitu Fatwa MUI dan Fatwa Malaysia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat dalam fatwa-fatwa tersebut. Penelitian ini juga memakai pendekatan komparatif dengan tujuan mengkaji dan membandingkan dari dua pandangan, yaitu antara fatwa MUI dan Fatwa Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data primer diambil dari Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 419 Tahun 2016. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai perspektif kedua lembaga fatwa yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya variasi interpretasi dan pelaksanaan khitan perempuan yang dipengaruhi budaya dan agama. (2) Fatwa MUI dan Pejabat Mufti Malaysia memberikan pedoman hukum dan tata cara yang jelas, namun implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam edukasi dan pengawasan. (3) Penelitian juga menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi hak dan kesehatan perempuan.

Actions (login required)

View Item