Analisis putusan PN Bandung nomor 495/PDT.P/2021/PN.BDG tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Nurjanah, Rina (2025) Analisis putusan PN Bandung nomor 495/PDT.P/2021/PN.BDG tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (422kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text 3_ skbebasplagiarism.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (610kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (820kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus berkembang, namun undang‑undang hanya mengatur sahnya perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 “menurut hukum masing‑masing agama dan kepercayaannya” tanpa memberikan ketentuan khusus bagi pasangan berbeda agama. Akibatnya, praktik perkawinan beda agama kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan beragam penafsiran, salah satu kasusnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg, yang melibatkan pasangan berbeda agama Risky Yanuari Putra (Islam) dan Yenny Lestari (Buddha). Setelah ditolak secara lisan oleh Disdukcapil Kota Bandung karena perbedaan agama, pasangan ini mengajukan permohonan ke pengadilan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, persetujuan orang tua, serta keterangan saksi, hakim mengabulkan permohonan dan memerintahkan pencatatan perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg serta akibat hukum yang ditimbulkan dari di sahkan nya perkawinan beda agama melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor495/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 B. Menggunakan pendekatan teori Kepastian Hukum dan teori Kedaulatan Hukum untuk menganalisis ketidakjelasan hukum dalam perkawinan beda agama. Ketidakpastian timbul akibat pertentangan antara Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Administrasi Kependudukan. Sementara itu, teori Kedaulatan Hukum menegaskan bahwa segala tindakan, termasuk pencatatan perkawinan, harus berlandaskan hukum yang berlaku. Selanjutnya teori Perkawinan beda agama, digunakan untuk menjelaskan realitas hukum dan sosial dari ikatan perkawinan antara dua individu yang berbeda agama. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data kualitatif berupa dokumen putusan pengadilan, undang‑undang, doktrin, serta literatur terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat dikabulkan karena para pemohon telah memenuhi syarat administratif. Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, hakim menetapkan agar negara mencatat perkawinan tersebut secara hukum.Namun berdasarkan Putusan MK No. 68/PUU/XXI/2014 secara tegas menolak legalitas pernikahan beda agama, dengan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Akibat hukum dari perkawinan beda agama yakni menimbulkan ketidakjelasan mengenai status anak, hak waris, dan pelaksanaan kewajiban suami‑istri.

Actions (login required)

View Item