Tinjauan Yuridis Pasal 863 KUH Perdata hubungannya terhadap hak waris anak luar kawin dihubungkan dengan surat wasiat dari notaris nomor 05 tahun 1999 mengenai pembagian harta

Hidayat, Terisa Methania (2025) Tinjauan Yuridis Pasal 863 KUH Perdata hubungannya terhadap hak waris anak luar kawin dihubungkan dengan surat wasiat dari notaris nomor 05 tahun 1999 mengenai pembagian harta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (338kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (922kB) | Request a copy

Abstract

Kasus mengenai hak waris Anak Luar Kawin yang terjadi di kantor Notaris Chendra Witarsih, dengan keadaan dimana tidak adanya pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya dan dipengaruhinya wasiat yang dibuat, menjadikan tidak terlaksananya hak yang seharusnya didapatkan seorang anak sejak dalam kandungan yaitu hak mewaris. Penelitian ini mengkaji pendekatan hukum pasal 863 KUH Perdata terhadap hak waris Anak Luar Kawin dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta, dan perlindungan hukum Anak Luar Kawin terkait dengan bagian harta waris diluar wasiat dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan hukum terhadap hak waris Anak Luar Kawin dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta menurut pasal 863 KUH Perdata, dan perlindungan hukum Anak Luar Kawin terkait dengan bagian harta waris diluar wasiat dihubungkan dengan surat wasiat dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 mengenai pembagian harta. Kerangka Pemikiran penelitian didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yaitu perlakuan sama didepan hukum. Penelitian ini mengacu pada teori perlindungan hukum menekankan hak yang setara dan adil dalam sistem hukum waris, tanpa memandang status kelahirannya, guna mewujudkan keadilan sosial dan menghormati hak asasi setiap anak. Selain itu, mengacu Teori kepastian hukum untuk memastikan bahwa Anak Luar Kawin memperoleh hak waris yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, meskipun mereka lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan Anak Luar Kawin dalam memperoleh hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penelitian lapangan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan serta gejala hukum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Menurut Pasal 863 KUH Perdata bahwa Anak Luar Kawin untuk mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya diperlukan pengakuan anak terlebih dahulu. Dalam konteks Surat Wasiat kedua Dari Notaris Nomor 05 Tahun 1999 Mengenai Pembagian Harta, yang didalamnya memuat Pasal 992 KUH Perdata, menjadikan wasiat pertama yang memuat pembagian seluruh harta tidak berlaku. Sebenarnya jika wasiat pertama berlaku, hal tersebut merupakan satu-satunya upaya bagi Anak Luar Kawin mendapatkan harta lain dari wasiat kedua. Dalam praktiknya, ketika ayah biologis telah meninggal dunia, maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum sebagai anak dari ayah biologisnya. Permohonan ini dapat didasarkan pada bukti biologis (tes DNA), jika tidak memungkinkan, maka bisa dengan bukti sosiologis (pengasuhan, nafkah, pendidikan), didukung dengan keterangan saksi dari pihak keluarga ayah, serta dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan personal antara anak dan ayah biologis.

Actions (login required)

View Item