Paternalisme pada sistem pemerintahan Indonesia dalam perspektif Harm Principle John Stuart Mill: Studi kasus: PP Tapera dan PP wajib belajar 12 tahun

Ardiansyah, Thoriq (2025) Paternalisme pada sistem pemerintahan Indonesia dalam perspektif Harm Principle John Stuart Mill: Studi kasus: PP Tapera dan PP wajib belajar 12 tahun. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (SURAT KETERANGAN LULUS CEK PLAGIARISME) 1201010074 Thoriq Ardiansyah - Surat Keterangan Lulus Cek Plagiarisme.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text (BAB V) Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)

Abstract

Paternalisme dapat dipahami sebagai intervensi atau pembatasan terhadap kebebasan individu oleh pihak otoritas, yang dilakukan atas dasar kebaikan atau perlindungan terhadap individu tersebut. Dalam konteks filsafat politik, konsep ini menuai banyak kritik, termasuk dari John Stuart Mill. Namun, Mill mengajukan Harm Principle, yaitu prinsip yang membenarkan intervensi hanya jika tindakan seseorang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Prinsip ini menjadi pijakan penting dalam membedakan antara paternalisme yang sah dan yang melanggar hak individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk praktik paternalisme dalam kebijakan pemerintahan Indonesia secara umum, serta menilai relevansinya melalui perspektif Harm Principle John Stuart Mil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah jenis penelitian yang berfokus pada mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik paternalisme dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan kebebasan individu. Hal ini dapat dilihat dalam dua kebijakan negara: Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang merupakan bentuk paternalisme keras karena membatasi kebebasan individu dewasa secara koersif; dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 12 Tahun, yang merepresentasikan paternalisme lunak, karena intervensinya ditujukan kepada kelompok yang belum memiliki otonomi penuh. Berdasarkan Harm Principle, hanya bentuk paternalisme lunak yang dapat dibenarkan secara moral dalam sistem demokrasi.

Actions (login required)

View Item