Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemeliharaan satwa langka: Studi Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Wulansari, Adisty (2025) Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemeliharaan satwa langka: Studi Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps jo Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (639kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran Putusan_Adisty Wulansari.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB) | Request a copy

Abstract

Pemeliharaan satwa langka secara ilegal masih marak terjadi meskipun telah dilarang oleh hukum. Dalam kenyataannya, masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi dan tidak boleh dimiliki atau dipelihara tanpa izin, sehingga terjerat pidana atas kepemilikannya. Dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, majelis hakim membebaskan terdakwa meskipun unsur kesalahan secara formil telah terpenuhi. Putusan ini berbeda dengan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara dengan konteks serupa. Jika ditinjau dari perspektif asas pertanggungjawaban pidana, ketidaktahuan hukum yang dijadikan dasar pembebasan dalam putusan pertama pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut ketentuan hukum pidana positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut terhadap pemeliharaan satwa langka, dan (2) penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemeliharaan satwa langka berdasarkan kedua putusan tersebut. Teori yang digunakan meliputi: (1) teori pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis dasar penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap pelaku; dan (2) teori keadilan untuk menilai apakah putusan hakim mencerminkan keadilan substantif bagi pelaku dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps didasarkan pada pendekatan keadilan substantif, di mana majelis hakim menilai bahwa ketidaktahuan terdakwa mengenai status landak sebagai satwa dilindungi serta tidak adanya niat jahat (mens rea) menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps, hakim tetap menjatuhkan pidana meskipun dalam kondisi serupa, karena mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dan, (2) Penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tafsir terhadap unsur kesalahan. Dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, hakim menilai bahwa culpa akibat ketidaktahuan tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sementara dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps, unsur kesalahan tetap dianggap terpenuhi meskipun terdakwa tidak mengetahui secara pasti larangan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item