Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat Kota Bandung tahun 2024

Roshadi, Raden Salma Azizah (2025) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat Kota Bandung tahun 2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (273kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung Tahun 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, tingkat partisipasi pemilih turun dari 76,72% pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 menjadi 64,78% pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara intensitas program yang dijalankan dengan hasil partisipasi di lapangan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan utama yang mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih dan sejauh mana program yang dirancang menjangkau seluruh Masyarakat Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, mendeskripsikan metode pelaksanaan program sosialisasi dan penddikan pemilih tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas program hingga berdampak pada penurunan partisipasi pemilih. Penelitian ini dibatasi pada lingkup program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dari bulan Oktober 2024 sampai Juli 2025. Data dianalisis menggunakan teori peran politik (Gabriel Almond) dan teori sosialisasi politik (Michael Rush and Philip Althoff) untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kedua teori ini memberikan perspektif mengenai bagaimana lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai agen sosialisasi politik, menjalankan peran strategisnya dalam memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak pilih, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih belum optimal karena keterbatasan sumber daya, waktu tahapan yang singkat, serta penyebaran informasi yang belum merata. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kondisi ini menggambarkan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai agen sosialisasi politik belum berjalan maksimal, yang terlihat dari terbatasnya keterlibatan aktif warga dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Oleh sebab itu, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu diperkuat agar program sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat benar-benar mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Actions (login required)

View Item