Implementasi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui Self Declare pada UMKM Kota Bandung menurut hukum ekonomi syariah

Shasa, Shasa (2025) Implementasi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui Self Declare pada UMKM Kota Bandung menurut hukum ekonomi syariah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (SURAT BEBAS PLAGIARISM) 3_spplagiarisme.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur skema sertifikasi halal melalui mekanisme self declare. Banyak pelaku UMKM tidak menyadari bahwa mekanisme self declare diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Kurangnya pemahaman ini sering terjadi karena mereka jarang membaca regulasi, sehingga tidak mengetahui tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Akibatnya, sebagian UMKM berisiko tidak mematuhi aturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan sertifikasi halal melalui self declare oleh UMKM di Kota Bandung, yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2023, dan juga bertujuan untuk menganalisis mekanisme tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dan juga teori maqashid syariah serta prinsip -prinsip syariah dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema self declare. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengamati implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan serta menganalisisnya berdasarkan prinsip prinsip hukum ekonomi syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, serta studi pustaka yang mendukung landasan teoritis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme self declare ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal melalui jalur ini dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, seperti Halal Center UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam proses pelaksanaan dari awal pendaftraan hingga terbitnya sertifikat halal, meskipun implementasinya secara umum berjalan cukup baik, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, karna faktor kurang nya literasi dan pemahaman Pelaku usaha. 2) Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare sudah sesuai dengan maqashid syariah, karena telah memenuhi prinsip Maqasid syariah yaitu hifdz al-mal, hifdz al-din, hifdz nafs, hifdz nasl, dan hifdz al-aql, prinsip amanah, masalahah juga tertulis.

Actions (login required)

View Item