Perlindungan hukum terhadap Advokat atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan success fee berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat: Studi di Kantor Hukum JKK & partner Kabupaten Majalengka

Murobbi, Agil Hadziq (2025) Perlindungan hukum terhadap Advokat atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan success fee berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat: Studi di Kantor Hukum JKK & partner Kabupaten Majalengka. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1 COVER.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text 2 ABSTRAK.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (560kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4 DAFTAR ISI.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5 BAB I.pdf Download (566kB) | Preview
	Text (BAB II) 6 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 7 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 8 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text (LAMPIRAN) 10 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)

Abstract

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berpegang pada surat kuasa dan surat perjanjian kuasa yang disepakati bersama klien sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, terdapat suatu kasus di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka dimana terjadi suatu pencabutan kuasa tanpa pelunasan honorarium dari klien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, (1) pelaksanaan penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan success fee, (2) kendala penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan success fee, dan (3) upaya hukum yang dilakukan advokat atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan success fee di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sebagai grand theory, menggunakan teori perjanjian yang menempatkan hubungan antara advokat dan klien sebagai hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada asas pacta sunt servanda, di mana setiap pihak wajib memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kuasa. Selanjutnya, sebagai middle theory, digunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis bagaimana hak advokat atas success fee. Sebagai applied theory, digunakan teori keadilan guna menilai sejauh mana penyelesaian sengketa pencabutan kuasa sepihak mencerminkan prinsip keadilan bagi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pencabutan kuasa sepihak oleh klien tanpa membayar success fee berawal dari perbedaan pendapat antara Advokat dengan Klien terkait makna dari berhasilnya perkara. Advokat berhak untuk memperoleh success fee dari Klien dengan cara penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi maupun litigasi. (2) Kendala atas penyelesaian kasus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kendala yuridis yaitu ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat belum memberikan kepastian perlindungan hukum atas sengketa terkait honorarium. Kedua, kendala komunikasi dikarenakan klien tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga, kendala ektika untuk mempertahankan reputasi profesional atau memperjuangkan hak Advokat. (3) Upaya hukum yang dapat dilakukan Advokat adalah melalui gugatan ke pengadilan dengan dasar hukum mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata terkait ganti rugi atas wanprestasi.

Actions (login required)

View Item