Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana human Trafficking yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ilegal dihubungkan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 studi putusan nomor: 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg

Wibowo, Raidah Qanitah (2025) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana human Trafficking yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ilegal dihubungkan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 studi putusan nomor: 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) lembar pernyataan keaslian skripsi (1).pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (613kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB) | Request a copy

Abstract

Human rafficking merupakan kejahatan sangat serius yang melanggar hak asasi manusia dan marak terjadi akibat kondisi sosial ekonomi yang lemah, terutama terhadap perempuan yang terlihat pada putusan nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg. Hukum Islam mengecam keras praktik ini dan penerapan hukum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong penerapan sanksi yang lebih tegas dan proporsional agar memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia. Selain itu juga, diharapkanya hukum mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kasus human trafficking, pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana human trafficking perspektif Hukum Pidana Islam, dan efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana human trafficking oleh penyalur tenaga kerja ilegal yang dilihat juga dari perspektif Hukum Pidana Islam. Teori kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori maslahah, Maqashid al-Syari’ah, Kaidah fiqh, keadilan retributif dan restroatif, terakhir yaitu teori positivisme hukum. Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan perdagangan manusia, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan dibandingkan dengan Undang-Undang PMI juga KUHP tentang penipuan, yang dikombinasikan dengan studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta analisis teori Maqashid al-Syari’ah dan perspektif fiqh jinayah. Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode content analysis. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/Pn Bdg menjadi objek utama yang dikaji dalam penelitian tentang human trafficking. Berdasarkan fakta-fakta dalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg, perbuatan para terdakwa dalam kasus ini kurang memenuhi unsur tindak pidana human trafficking, namun niat pelaku hanya berbuat tipu daya secara terorganisir sehingga korban terperdaya oleh tawaran kerja ke luar negeri. Dilihat melalui perspektif hukum pidana Islam, dalam tindak pidana penipuan berkedok perdagangan orang ini tergolong jarimah ta’zir. Berdasarkan teori maslahah dan maqashid al-syari’ah, efektivitas pemidanaan menggunakan Undang-Undang PMI dipadu KUHP tentang penipuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan restitusi korban, penerapan sanksi lebih proporsional, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik penyaluran tenaga kerja migran ilegal.

Actions (login required)

View Item