Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung perspektif Siyasah Dusturiyah

Firdaus, Farah Fauziah (2025) Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung perspektif Siyasah Dusturiyah. Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7 (5). pp. 3177-3189. ISSN 2655-0865

Text (ARTIKEL JURNAL) Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaraan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy

Abstract

Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol masih menjadi ancaman besar di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Meskipun telah diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2021 mengenai pelanggaran terkait peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, pelanggaran atas peraturan tersebut masih terus terjadi secara rutin. Penelitian ini berupaya menelaah pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung No. 2/2021 terkait Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol, serta menilai kebijakan dan strategi yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung dalam menegakkan Perda tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki implementasi Perda tersebut melalui lensa Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, teori penegakan hukum (compliance and sanctioning), dan teori Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, hingga observasi. Temuan mengungkapkan bahwasanya terlepas dari upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh Satpol PP, masih banyak hambatan yang dihadapi, termasuk kurangnya pelibatan masyarakat, penegakan hukum yang kurang efektif, hingga terbatasnya koordinasi antar lembaga. Merujuk pada Siyasah Dusturiyah, Perda berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang membutuhkan penegakan yang adil dan tegas untuk menegakkan ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari kerugian. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas peraturan ini.

Actions (login required)

View Item