Kedudukan Hukum Nikah Misyar (Wisata) menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 02/Munas Viii/Mui/2010 tentang Nikah Wisata serta relevansinya dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Rachman, Deni (2025) Kedudukan Hukum Nikah Misyar (Wisata) menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 02/Munas Viii/Mui/2010 tentang Nikah Wisata serta relevansinya dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) SK bebas plagiarism..pdf Download (771kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (461kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (709kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text (BAB IV) Bab IV..pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text (BAB V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)

Abstract

Nikah misyar atau yang dikenal juga sebagai nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang fenomenanya berkembang seiring meningkatnya interaksi lintas budaya dan agama. Meskipun secara syarat dan rukun pernikahan dianggap sah, praktik ini kerap menimbulkan polemik karena dinilai mengabaikan nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, seperti tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan rumah tangga. Majelis Ulama Indonesia merespons fenomena ini melalui Fatwa Nomor 02/Munas Viii/Mui/2010 yang menegaskan bahwa nikah wisata bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) latar belakang lahirnya fatwa nomor 02/Munas viii/MUI/2010, 2) mengkaji bahan hukum, dasar pertimbangan, dan kedudukan fatwa tersebut dalam konteks hukum nasional, serta mengevaluasi relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta 3) menilai dampak dan implikasi dari praktik nikah misyar (wisata). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kedudukan hukum yang menegaskan hukum bukanlah entitas berdiri sendiri, tetapi bagian dari integral dan system sosial. Adapun penelitian ini juga menggunakan teori sadd adz-dzari'ah karena menjelaskan dasar pelarangan nikah misyar oleh MUI dan kesesuaiannya dengan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, literatur keislaman, dan dokumen lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya: 1) latar belakang lahirnya fatwa MUI tentang nikah wisata (misyar) adalah sosial kultur masyarakat Indonesia yang mana mayoritas beragama islam, meskipun praktik ini tidak berasal dari tradisi pernikahan lokal Indonesia, namun mulai menjadi bahan diskusi dan praktik terbatas yang membutuhkan kepastian hukum. 2) bahan hukum yang digunakan dalam Fatwa MUI dalam ketentuannya tidak terlepas dari ketentuan al-Qur'an, Hadis, kaidah ushul fikih, dan ijma' ulama, Secara normatif, fatwa ini memiliki keterkaitan erat dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sama-sama menegaskan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 3) dampak dan Implikasi Fatwa MUI ini menegaskan bahwa meskipun nikah misyar sah secara rukun dan syarat, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia dan bertentngan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman moral bagi umat Islam untuk menolak pernikahan yang merugikan perempuan serta mendukung penegakan hukum keluarga Islam

Actions (login required)

View Item