Analisis pembubaran Ormas berdasarkan Undang Undang nomor 16 tahun 2017 perspektif Siyasah Dusturiyah

Fauzi, Alfin Maqbul (2025) Analisis pembubaran Ormas berdasarkan Undang Undang nomor 16 tahun 2017 perspektif Siyasah Dusturiyah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6 (8). pp. 1-25. ISSN 2746-4075

Preview

Text ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.pdf Download (394kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasarkan undang undang nomor 16 tahun 2017. pembubaran yang diatur dalam undang undang ormas tersebut juga bertolak belakang dengan teori negara hukum dan keadilan dalam siyasah dusturiyah. pelaksanaan hukum yang berkeadilan merupakan suatu hal yang fundamental untuk menciptakan siklus masyarakat yang damai serta terjaganya hak kebebasan masyarakat khususnya dalam berserikat dan berkumpul. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya pemerintah seharusnya tetap memperhatikan terhadap hak masyarakat dalam kebabebasan berkumpul dan berserikat serta tetap melaksanakan due process of law sebagai representasi upaya menciptakan pemerintahan yang berkadilan untuk menghadirkan iklim demokrasi yang lebih damai disamping antisipasi negara terhadap organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. ENGLISH : This study aims to analyze the mechanism for disbanding community organizations based on Law Number 16 of 2017. The dissolution regulated in the mass organization law also contradicts the theory of the rule of law and justice in the civil service. The implementation of just law is fundamental to creating a peaceful cycle of society and maintaining the rights of freedom of the community, especially in association and assembly. This study uses a normative legal method. The results of this study indicate that the government should continue to pay attention to the rights of the community in freedom of assembly and association and continue to implement due process of law as a representation of efforts to create a just government to present a more peaceful democratic climate in addition to the state's anticipation of organizations that conflict with Pancasila and the 1945 Constitution

Actions (login required)

View Item