Perlindungan hak nafkah bagi bekas istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian: Studi putusan Pengadilan Agama kota kediri nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Nurhaliza, Zihan Siti (2025) Perlindungan hak nafkah bagi bekas istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian: Studi putusan Pengadilan Agama kota kediri nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARSM) 3_skbebasplagirism.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_bab1.pdf Download (229kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai perlindungan hak nafkah bagi bekas istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca perceraian. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr, di mana istri sebagai termohon ditolak gugatan nafkah yang diajukan meskipun tidak terbukti melakukan nusyuz namun tetap tidak memperoleh haknya atas pembagian gaji suami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut serta meninjau perlindungan hak nafkah bagi bekas istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teori: teori perlindungan hukum yang menekankan terhadap hak-hak warga negara, teori keadilan yang menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum; serta teori penegakan hukum yang dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis isi (content analysis) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkara ini bermula dari permohonan cerai talak seorang PNS. Perselisihan rumah tangga berujung pada gugatan balik Termohon yang menuntut hak nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, serta pembagian gaji sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983; (2) Penolakan pembagian gaji kepada istri dalam putusan tersebut didasarkan pada rujukan utama yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 11 K/AG/2001 yang menegaskan bahwa pemberian gaji merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan pengadilan agama. Jadi pemenuhan hak istri berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dilaksanakan sepenuhnya dalam putusan tersebut; (3) Perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak dilaksanakan sepenuhnya dalam putusan tersebut. Ketentuan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yurisprudensi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menjadi dasar dalam menjamin hak ekonomi mantan istri dikarenakan tidak ada hal yang menghalangi ditegakkannya pembagian gaji tersebut.

Actions (login required)

View Item