Syamsiah, Siti Nur (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung berdasarkan pasal 31 permendagri nomor 110 tahun 2016. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
This is the latest version of this item.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (213kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI)
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (433kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II (1).pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan desa, salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, masyarakat menyatakan ketidakpuasan karena tidak semua aspirasi dapat disalurkan dan direalisasikan dengan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi oleh BPD serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut? 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran BPD tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut, serta meninjau pelaksanaan fungsi tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis, Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi dan kepustakaan mengenai peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori representasi, teori peran, dan teori siyasah dusturiyah. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana BPD seharusnya berperan sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dengan prinsip-prinsip Islam seperti asy-syūrā (musyawarah), keadilan, kemaslahatan dan prinsip ikhtiyār al-amthal fal-amthal menurut Ibnu Taimiyyah, sebagai dasar normatif yang membimbing fungsi-fungsi kelembagaan BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) BPD telah berupaya optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi melalui musyawarah dusun, Musrenbangdes, dan pengawalan usulan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi kendala eksternal seperti anggaran dan birokrasi. 2) Hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi meliputi keterbatasan dana desa, keharusan seleksi aspirasi berdasarkan skala prioritas, serta tantangan sosial-psikologis saat aspirasi masyarakat tidak dapat segera ditindaklanjuti. 3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, BPD telah menjalankan perannya sebagai fasilitator musyawarah dengan menjunjung prinsip syūrā, kemaslahatan, dan keadilan, serta menerapkan kaidah ikhtiyār al-amthal fal-amthal menurut Ibnu Taimiyyah, dalam menetapkan aspirasi prioritas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | BPD; Aspirasi Masyarakat; Permendagri 110/2016; Siyasah Dusturiyah; Musyawarah |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Constitutional and Administrative Law Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Government Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Indonesia Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
| Depositing User: | Siti Nur Syamsiah |
| Date Deposited: | 12 Sep 2025 01:43 |
| Last Modified: | 12 Sep 2025 02:09 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/118672 |
Available Versions of this Item
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung berdasarkan pasal 31 permendagri nomor 110 tahun 2016. (deposited 12 Sep 2025 01:43) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |
