Tinjauan Siyasah Qodho’iyyah terhadap pasal 40 Putusan Mahkamah konstitusi nomor. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah

Taher, Muhamad (2025) Tinjauan Siyasah Qodho’iyyah terhadap pasal 40 Putusan Mahkamah konstitusi nomor. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text cover.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text abstrak.pdf Download (602kB) | Preview
Preview	Text lembar pernyataan karya sendiri (7).pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (557kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (735kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text DAPUS.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah melalui perspektif Siyasah Qodho’iyyah (kebijakan peradilan dalam Islam). Aturan sebelumnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan partai politik atau gabungannya untuk memperoleh minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah agar dapat mencalonkan kepala daerah. Aturan ini dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, sehingga MK memutuskan untuk menurunkan ambang batas menjadi kisaran 6,5 –10% yang disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk di daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menafsirkan Pasal 40 ayat (3), 2). Menganalisis akibat hukum pasca-putusan MK, serta 3). Menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip Siyasah Qodho’iyyah, khususnya keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun). Penelitian ini mendasarkan analisis pada tiga teori: 1). Keadilan pemilu, 2). Kepemiluan, dan 3). Siyāsah Qaḍā'iyyah (kebijakan peradilan Islam). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis (putusan MK) dan dokumen sekunder (literatur hukum Islam dan ketatanegaraan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip kesetaraan hukum, hak politik warga negara, dan uji proporsionalitas, yang sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, 2). Dampak putusan ini membuka akses partisipasi politik bagi partai kecil dan calon independen, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika implementasinya tidak konsisten, 3). Tinjauan dari perspektif Siyasah Qodho’iyyah menegaskan keselarasan putusan dengan prinsip-prinsip Islam: prinsip keadilan (al-‘adl) terwujud dalam penghilangan diskriminasi struktural dalam pencalonan; prinsip kemaslahatan (maslahah mursalah) tercapai melalui pendorongan inklusivitas dan pencegahan oligarki politik; serta prinsip keseimbangan (tawazun) dijaga dengan memelihara harmoni antara hak individu dan kepentingan publik. Meskipun muncul kritik terkait potensi pelanggaran asas non-retroaktif karena putusan diterapkan pada Pilkada 2024 yang telah berjalan, secara filosofis putusan ini merefleksikan komitmen terhadap keadilan substantif baik dalam hukum Islam maupun konstitusi.

Actions (login required)

View Item