Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) sebagai Good Governance (Di Wilayah Kepolisian Kota Bandung)

Dewi, Sri (2018) Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) sebagai Good Governance (Di Wilayah Kepolisian Kota Bandung). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (377kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpusaka.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menciotakan keamanan dan ketertiban masyarakat, diterapkan model baru yang dinamakan Perpolisian Masyarakat. Melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005, di tiap kecamatan dan kelurahan dibentuk perpolisian masyarakat. Melalui surat Keputusan Kapolri No.737/2005, Kebijakan Polmas diimplementasikan ke bagian lembaga terkecil dari lembaga Kepolisian, yakni Polsek (Kepolisian Sektor) yang ada di tiap-tiap Kecamatan. Salah satu Polsek yang melaksanakan Polmas yaitu Polsek Panyileukan Kota Bandung, salah satunya dengan pembentukan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi Polmas serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Perpolisian Masyarakat di Kawasan Kepolisian Panyileukan Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan kerangka teori : implementasi model George C.Edward, teori Partisipasi, dan Kemitraan. Teori implementasi model Edward III digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa proses dan faktor-faktor implementasi dalam Polmas. Teori Partisipasi dan Kemitraan digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kemitraan untuk menunjang implementasi Polmas. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kawasan Kepolisian Panyileukan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan menunjukkan : 1) penerapan polmas terkait dengan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, meliputi : Kunjungan rutin, patroli bersama, dialog, kegiatan bersama, penyuluhan kamtibmas. 2) terdapat faktor-faktor pendukung dalam penerapan Polmas khusunya partisipasi dalam kegiatan polmas. 3) Terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapan polmas seperti kurangnya pemahaan dari implementor dan kurangnya dukungan sumber daya. Saran dari penelitian ini : 1) Perlunya membangun keinginan dan komitmen di instansi Kepolisian, Pemerintah Kota Bandung dan Kelembagaan masyarakat terkait penerapan Polmas dalam bentuk sharing sumber daya seperti dukungan anggaran. 2) Meningkatkan sosialisasi dan dialog antara Kepolisian, Pemerintah Daerah (kelurahan), FKPM dan kelembagaan masyarakat serta warga masyarakat tentang Program Polmas dan persoalan kamtibmas. 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka membangun kondisi keamanan, ketertiban masyarakat. The background of this research is to provide security and public order, applied a new model called Community Policing. Through the Chief of Police's Decree No. Pol: Skep / 737 / X / 2005, in every sub-district and kelurahan formed community policing. Through the Decree of Chief of National Police No.737 / 2005, Polmas Policy is implemented to the smallest institution section of Police institution, namely Polsek (Police Sector) in each Sub-District. One of Polsek that implement Polmas in Panyileukan Polsek Bandung, one of them with the establishment of Community Policing Partnership Forum. This study aims to find, describe and analyze the implementation process of Polmas as well as supporting factors and inhibiting the implementation of Community Policing in Police Regions Panyileukan Bandung. This research uses theoretical framework: implementation of George C.Edward model, Participation theory, and Partnership. Theory of Edward III model implementation is used to explain and analyze the process and implementation factors in Polmas. Participation and Partnership Theory is used to explain and analyze forms of community participation in partnerships to support the implementation of community policing. This study uses a qualitative method. The location of this research is in Panyileukan Police Region of Bandung City. Data collection techniques used observation, interviews, documentation. Data analysis techniques using techniques according to Miles and Huberman in Sugiyono are: data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The conclusions show: 1) Polmas implementation related to the implementation of Bhabinkamtibmas function, including: Regular visit, joint patrol, dialogue, joint activities, kamtibmas counseling. 2) there are supporting factors in Polmas implementation especially participation in polmas activities. 3) There are inhibiting factors in the application of the polmas such as the lack of competence of the implementor and the lack of resource support. Suggestions from this research: 1) The need to build the desire and commitment in the Police Agency, Bandung City Government and Community Institution related to the implementation of Community Police in the form of sharing resources such as budget support. 2) Increasing socialization and dialogue between Police, Local Government, FKPM and community institutions and community members about Polmas Program and kamtibmas issues. 3) Implement joint activities in order to establish security conditions, public order.

Actions (login required)

View Item