Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Barat berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putri, Denis Zalfa Salsabila (2025) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Barat berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_lembarpernyataan.pdf Download (485kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_bab1.pdf Download (315kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa pada Pasal 114 mengatur dengan tegas orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun). Namun, pada kenyataannya Peredaran Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat berdasarkan data dari DItres Narkoba Polda Jawa Barat dalam kurung waktu Tahun 2020-2023 mengalami pasang surut yang signifikan. Fenomena ini dipicu oleh pemanfaatan kemajuan teknologi oleh sejumlah pihak untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kendala-kendala dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di wilayah Polda Jawa Barat, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Rangkaian langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh secara langsung dari sumber yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian, data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait dan data tersier bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui obeservasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diterapkan namun dalam pelaksanaan penegakan hukum belum dilaksanakan secara sebagaimana mestinya, setelah ditelusuri efektivitas pada penegakan hukumnya yang dilakukan masih menunjukan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika di daerah Jawa Barat yang dapat diungkap. Penerapan pasal Pasal 114 untuk memberantas penyalahgunaan narkotika sering kalo diterapkan secara tidak tepat yang menyebabkan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan Undang-Undang Narkotika. Kendala yang dihadapioleh penyidik Ditres Narkotika pold Jawa Barat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Jawa Barat, yaitu : kesulitan melacak pelaku,kurangnya partisipasi masyarakat dan Jangkauan wilayah Jawa Barat yang luas. Upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika narkotika yang bertugas memberantas angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat ialah melalui dua tahap, yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penanggulangan).

Actions (login required)

View Item