Penagihan pajak dengan surat paksa dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang melakukan perlawanan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega Kota Bandung

Hidayat, Dadan (2025) Penagihan pajak dengan surat paksa dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang melakukan perlawanan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (419kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Tegallega, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak akan tetapi KPP Pratama Tegallega tidak menjalankan semuanya dengan baik, Pasal 41 ayat (2) berbunyi “Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak” dan ayat (3) menjelaskan “Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak” pada kenyataannya Surat Paksa tidak Diterima Wajib Pajak (WP) pada tahun 2023 sebanyak 872 dengan jumlah tunggakan pajak Rp.43,983,007,992 dan pada tahun 2024 sebanyak 144 wajib pajak dengan jumlah tunggakan pajak Rp.27,266,384,577, sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pada Kpp Pratama Bandung Tegallega, dan Untuk menganalisis akibat hukum Analisis akibat hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, teori implementasi menjelaskan implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan, dan teori perpajakan menjelaskan pajak harus adil dan merata. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini Analisis peneliti terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang tidak membayar tunggakan dan sanksi yang diberikan hanya sanksi pemblokiran rekening, surat paksa tidak sampai kepada wajib pajak dikarenakan meninggal dunia, wajib pajak tidak bersedia menerima surat paksa dan jurusita mendapatkan ancaman dari wajib pajak. Akibat hukum Analisis akibat hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat dikenakan beberapa sanksi seperti sanksi berupa bunga dan denda atau bahkan Wajib Pajak dapat dikenakan Pidana.

Actions (login required)

View Item