Penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan pasal 2 (a) Peraturan Bersama nomor 3 tahun 2014 di wilayah hukum Polres Cimahi

Prihatin, Prihatin (2025) Penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan pasal 2 (a) Peraturan Bersama nomor 3 tahun 2014 di wilayah hukum Polres Cimahi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARMSM) 3_keterangan bebas plagiarmsm.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_bab 1.pdf Download (831kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (881kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi dari tahun ke tahun. Hal tersebut memperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan keserempakkan untuk menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkotika. Selama ini upaya hukum pidana dan di luar hukum pidana masih cenderung berjalan sendirian (fragmentasi). Padahal untuk menanggulangi penurunan angka penyalahgunaan narkotika dibutuhkan keserempakkan dengan cara memadukan sarana hukum pidana dan sarana di luar hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2014 di wilayah hukum Polres Cimahi, mengetahui kendala dalam penerapannya, serta mengetahui upaya yanPenelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi dari tahun ke tahun. Hal tersebut memperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan keserempakkan untuk menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkotika. Selama ini upaya hukum pidana dan di luar hukum pidana masih cenderung berjalan sendirian (fragmentasi). Padahal untuk menanggulangi penurunan angka penyalahgunaan narkotika dibutuhkan keserempakkan dengan cara memadukan sarana hukum pidana dan sarana di luar hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan integral dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2014 di wilayah hukum Polres Cimahi, mengetahui kendala dalam penerapannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan integral. Penelitian ini menggunakan teori penanggulangan kejahatan (criminal policy). Teori penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk perlindungan dan mencapai kesejahteraan masyarakat meliputi adanya keterpaduan antara sarana hukum pidana dan sarana diluar hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pencarian data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan integral dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi sudah terlaksana, namun belum optimal. Penerapan kebijakan integral dilakukan dengan cara memadukan penggunaan sarana hukum pidana dan sarana di luar hukum pidana. Dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala meliputi kurangnya koordinasi dan sinkronisasi, minimnya dukungan anggaran dana, belum optimalnya dan meratanya penyuluhan, sosialisasi hukum dan bahaya narkotika, dan kurangnya fasilitas dan tempat rehabilitasi secara gratis. Upaya dalam mengatasi kendala diantaranya pengoptimalan partisipasi seluruh elemen masyarakat dan pengoptimalan komitmen dari semua pihak termasuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. g dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan integral. Penelitian ini menggunakan teori penanggulangan kejahatan (criminal policy). Teori penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk perlindungan dan mencapai kesejahteraan masyarakat meliputi adanya keterpaduan antara sarana hukum pidana dan sarana diluar hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pencarian data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan integral dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi sudah terlaksana, namun belum optimal. Penerapan kebijakan integral dilakukan dengan cara memadukan penggunaan sarana hukum pidana dan sarana di luar hukum pidana. Dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala meliputi kurangnya koordinasi dan sinkronisasi, minimnya dukungan anggaran dana, belum optimalnya dan meratanya penyuluhan, sosialisasi hukum dan bahaya narkotika, dan kurangnya fasilitas dan tempat rehabilitasi secara gratis. Upaya dalam mengatasi kendala diantaranya pengoptimalan partisipasi seluruh elemen masyarakat dan pengoptimalan komitmen dari semua pihak termasuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Actions (login required)

View Item