Implementasi perlindungan hak pekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Perspektif siyasah dusturiyah

Faridah, Nenden (2025) Implementasi perlindungan hak pekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) BUNDLE COVER.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK FIKS DIGILIB.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) karya ilmiah digilib.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DIGILIB DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) DIGILIB BAB I.pdf Download (362kB) | Preview
	Text (BAB II) DIGILIB BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text (BAB III) DIGILIB BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text (BAB IV) DIGILIB BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DIGILIB DAFUS.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text (LAMPIRAN) DIGILIB LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi perlindungan hak pekerja yang terdampak pemutusan pubungan kerja (PHK) oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa pekerja yang terkena phk berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Namun, fakta lapangan di kabupaten sumedang dalam satu tahun terakhir tercatat 114 pekerja yang terkena phk dari 15 perushaan tidak mendapatkan haknya. Secara kelembagaan dinas tenaga kerja memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hak pekerja dengan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan serta pembinaan di bidang hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hak pekerja terdampak (PHK) oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta meninjau pelaksaan perindungan tersebut melalui tinjauan Siyasah Dusturiyah. Kerangka berfikir dalam penelitian ini di bangun berdasaarkan teori implementasi hukum, teori perlindungan hukum dan teori siyasah dusturiyah. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisi bagaimana dinas tenaga kerja seharusnya berperan sebagai perlindungan pekerja yang terdampak (PHK), dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah dan kemaslahatan sebagai dasar normatif . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala bidang HI dinas tenaga kerja, mediator bidang HI, dan pekerja , serta studi dokumentasi, dan kepustakaan mengenai implementasi perlindungan hak pekerja oleh dinas tenaga kerja di kabupaten sumedang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak pekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang secara normatif telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan peran yang cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang terdampak PHK, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak pekerja oleh dinas tenaga kerja berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan rendahnya kesadaran hukum dari para pekerja maupun pengusaha, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dinas tenaga kerja perlindungan pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip keadilan, amanah dan maslahah sehingga negara wajib memastikan bahwa setiap proses PHK dilakukan secara adil.

Actions (login required)

View Item