Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas minimal pencalonan presiden perspektif siyasah qadhaiyyah

Munawar, M Ramdan and Saeban, Beni Ahmad and Prasetyo, Ridwan Eko (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas minimal pencalonan presiden perspektif siyasah qadhaiyyah. Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 15 (2). pp. 203-216. ISSN 2654-7694

Preview

Text 203-216+Analysis+of+constitutional+court+decision+number.pdf Download (518kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam perspektif siyasah qadhaiyyah terhadap dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan normatif dan yuridis. Putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU No. 7/2017 karena dianggap melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai implikasi hukum dan politik dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden terhadap stabilitas demokrasi, memperkuat prinsip keadilan substantif serta kesetaraan partisipasi rakyat, dan mengevaluasi relevansi prinsip siyasah qadhaiyyah dalam praktik ketatanegaraan modern. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep kedaulatan rakyat dari Jean-Jacques Rousseau, prinsip pemerintahan yang adil, dan konsep siyasah qadhaiyyah sebagai panduan dalam penegakan keadilan sosial serta kestabilan politik. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis-normatif dengan teknik studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum primer berupa putusan MK serta literatur sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold memberikan peluang besar dalam memperkuat kedaulatan rakyat melalui peningkatan partisipasi calon alternatif dalam pemilihan umum, serta mendorong demokratisasi yang lebih inklusif. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan terkait potensi ketidakstabilan politik dan ketidakseimbangan kekuasaan antarlembaga negara, yang memerlukan penyeimbangan prinsip keadilan dan kestabilan. Melalui pendekatan siyasah qadhaiyyah, direkomendasikan perlunya penguatan prinsip musyawarah, pengawasan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan politik agar kebijakan tersebut mampu memajukan keseimbangan kekuasaan dan memelihara kestabilan nasional secara berkelanjutan. Kata Kunci: Siyasah Qadhaiyyah, Putusan MK, Sistem Ketatanegaraan, Demokrasi Indonesia, Keadilan Subtantif

Actions (login required)

View Item