Irchamsyah, Muhammad Arief (2025) Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
cover.pdf Download (109kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text (PERNYATAAN KEASLIAN)
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
daftar isi.pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
bab 1.pdf Download (341kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) |
|
|
Text (BAB III)
bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
|
|
Text (BAB IV)
bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) |
|
|
Text (BAB V)
bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB) |
Abstract
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberi kewenangan kepada Oditurat Militer untuk menuntut, melaksanakan putusan, dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap prajurit berpangkat Kapten ke bawah. Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara desersi di Oditurat Militer II-08 Bandung masih terkendala sulitnya akses dokumen, kurangnya kerja sama antar-satuan, dan keterlambatan penerbitan SKEPPERA. Kondisi ini menghambat pelimpahan perkara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menganalisis hambatan tersebut dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung 2). Bagaimana kendala-kendala hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum di Oditurat Militer II-08 Bandung 3). Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk menangani tindak pidana desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung. Penelitian ini menjadikan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai acuan dalam menganalisis kewenangan Oditurat Militer dalam proses penuntutan. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, yang memfokuskan pada bagaimana hukum dilaksanakan oleh aparat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Melalui teori ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana Oditurat Militer menjalankan fungsi penuntutan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak terkait. Penanganan tindak pidana desersi oleh Oditurat Militer II-08 Bandung masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan penerbitan SKEPPERA, kurangnya koordinasi antar-satuan, dan pelarian tersangka. Meskipun desersi merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin militer, proses hukumnya belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Oditurat Militer memiliki kewenangan penting dalam menindak kasus ini. Diperlukan sinergi kelembagaan dan pembenahan administratif untuk memperkuat penegakan hukum di lingkungan militer.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Desersi; Oditurat Militer; Penegakan Hukum; Kepastian Hukum; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer |
| Subjects: | Criminal Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Arief Irchamsyah |
| Date Deposited: | 20 Sep 2025 05:10 |
| Last Modified: | 20 Sep 2025 05:10 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/120907 |
Actions (login required)
 |
View Item |
