Implementasi pemanggilan sidang melalui mekanisme Surat Tercatat dalam pefkara perdata yang teregistrasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan implikasinya terhadap pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA

Muharram, Muhammad Risyad (2025) Implementasi pemanggilan sidang melalui mekanisme Surat Tercatat dalam pefkara perdata yang teregistrasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan implikasinya terhadap pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarisme.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (377kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi sistem pemanggilan sidang melalui surat tercatat dalam perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023. Permasalahan utama yang diangkat adalah potensi ketidaksesuaian praktik pemanggilan oleh pihak ketiga, seperti PT Pos Indonesia, dengan ketentuan perundang-undangan dan pedoman teknis Mahkamah Agung, yang dapat menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta mengevaluasi implikasi hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan pemanggilan terhadap efektivitas penyelesaian perkara. Kajian ini juga mengusulkan solusi berbasis hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan tata kelola pemanggilan dalam ekosistem peradilan elektronik. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori penegakan hukum sebagai applied theory. Ketiga teori tersebut dipadukan untuk menganalisis integrasi substansi hukum, struktur peradilan, dan budaya hukum dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat yang melibatkan pihak ketiga. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis, yakni menelaah bahan hukum sekunder (peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi) dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Data empiris juga diperkuat dengan statistik perkara perdata tahun 2023–2025 yang menunjukkan peningkatan jumlah perkara dicabut akibat kegagalan pemanggilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanggilan melalui surat tercatat masih diwarnai kendala teknis dan administratif, seperti ketidaksesuaian waktu pengiriman, ketidakpatuhan prosedural oleh petugas PT Pos Indonesia, serta lemahnya pengawasan internal dari pengadilan. Akibatnya, banyak terjadi panggilan yang tidak sah secara hukum yang berdampak pada penundaan sidang, peningkatan biaya perkara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh pihak ketiga, memperbaiki mekanisme kontrol administrasi, serta menyelenggarakan pelatihan bagi petugas lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara perdata.

Actions (login required)

View Item