Pelaksanaan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Lesmana, Roy (2013) Pelaksanaan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (13MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Maka sanksi terberat bagi tindak pidana narkotika adalah pidana mati. Pelaksana eksekusi hukuman mati adalah Jaksa sesuai dengan Pasal 270 KUHAP. Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan eksekusi hukuman mati banyak yang mengalami penundaan dan banyak pula yang akhirnya tidak dilaksanakan walaupun putusan hukuman mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan mengenai Pelaksanaan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba, yaitu: apa akibat hukum yang terjadi akibat tertundanya eksekusi hukuman mati, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penundaaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati serta upaya apa yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi khususnya Jaksa agar eksekusi hukuman mati tidak tertunda. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba banyak yang mengalami penundaan. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkoba harus segera dilaksanakan ketika putusan hukuman telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar tidak bertentangan dengan Pasal 270 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan yuridis normatif, Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian secara sistematis dan terencana di Kejati DKI Jakarta dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analitis-kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kejati DKI Jakarta Untuk data sekunder penulis dapat dari perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penundaan pelaksanaan eksekusi memeberikan akibat kepada para terpidana, yaitu Tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana. Terpidana mengalami siksaan fisik dan psikis yakni seolah-olah menerima dua hukuman yaitu hukuman penjara dan mati. faktor penyebab tertundanya pelaksanaan hukuman mati adalah Peraturan perundang-undangan, kurangnya sosialisasi dan koordinasi sesarma penegak hukum. Upaya Agar pelaksanaan eksekusi tidak tertunda sesama penegak hukum meningkatkan Sosialisasi, Koordinasi dan Publikasi. Meminta kepada presiden agar segera menerbitkan keputusan presiden mengenai menolak atau menerima Grasi terpidana. Memberikan masukan kepada badan legislative dan instansi terkait agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan PK dan Grasi.

Actions (login required)

View Item