Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan pasal 69 jo pasal 81 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017

Putri, Sabrina Baskara (2025) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan pasal 69 jo pasal 81 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (523kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (536kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tingginya minat masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran menyebabkan munculnya banyak agen ilegal. Pekerja migran non prosedural sangat rentan terhadap tindakan eksploitasi, perbudakan domestik, penyiksaan, serta prostitusi. Pada tahun 2021-2024 tindak pidana penempatan PMI secara non procedural masih banyak terjadi dan mengalami permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah tindak pidana dengan jumlah penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani penempatam PMI non procedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di Polres Subang, kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di Polres Subang, dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di Polres Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi pustaka dari berbagai sumber buku, artikel, dan literatur ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pemidanaan. Objek penelitian dilakukan di Polres Subang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang sudah ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Kendala yang dihadapi, yaitu proses kembali ke tanah air, saksi sulit memberi keterangan, adanya kerjasama dengan pihak asing, sarana dan fasilitas di polres subang, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait proses menjadi PMI. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut, yaitu kerjasama internasional antar aparat penegak hukum, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, upaya membenahi sarana dan fasilitas polres subang, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

Actions (login required)

View Item