Hukum risywah politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat 2024 dalam perspektif tokoh politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Abdul Aziz, Muhammad (2025) Hukum risywah politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat 2024 dalam perspektif tokoh politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR BEBAS PLAGIARSM) LEMBAR BEBAS PLAGISRISM.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (345kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text (LAMPIRAN SKRIPSI) LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (922kB)

Abstract

Praktik risywah politik atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Barat merupakan fenomena yang terus berulang dan menunjukkan pola sistemik yang mengancam integritas demokrasi lokal. Dalam konteks masyarakat yang masih permisif terhadap pemberian materi dalam kampanye, serta partai politik yang cenderung mengutamakan kekuatan finansial calon daripada kualitas gagasan, risywah politik menjadi strategi yang dianggap efektif untuk memenangkan kontestasi. Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai keadilan dan amanah publik dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga menunjukkan lemahnya pelaksanaan hukum positif dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya risywah politik dalam Pilkada KBB, menganalisis pandangan tokoh politik dan tokoh masyarakat terhadap pengaruh risywah terhadap hasil pemilu, serta mengidentifikasi tantangan penerapan hukum dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mempertimbangkan dinamika sosial-politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik risywah politik dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai aktor, termasuk calon kepala daerah, tim sukses, dan sebagian masyarakat pemilih. Faktor pendorong utama meliputi mahalnya biaya politik, lemahnya kontrol internal partai, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Pandangan tokoh politik dan tokoh masyarakat menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak risywah yang dapat merusak kualitas kepemimpinan dan memperkuat budaya politik transaksional. Di sisi lain, penerapan hukum terhadap praktik ini menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya pembuktian, minimnya keberanian lembaga pengawas, serta disharmonisasi regulasi antar-lembaga penyelenggara pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Undang-Undang Pemilu telah mengatur larangan politik uang secara normatif, implementasinya belum efektif dalam mencegah dan menindak praktik risywah secara komprehensif. Penegakan hukum masih bersifat simbolik dan belum mampu memberikan efek jera yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi budaya politik, penguatan kelembagaan pengawas, serta komitmen kolektif dari seluruh elemen demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip negara hukum Indonesia.

Actions (login required)

View Item