Kebijakan penguasaan tanah masyarakat lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif Siyasah Maliyah : Studi Kasus Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara

Aldziqra, Muhammad Farid (2025) Kebijakan penguasaan tanah masyarakat lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif Siyasah Maliyah : Studi Kasus Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Lembar Pernyataan Karya Sendiri .pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 Pendahuluan.pdf Download (688kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2 Tinjauan Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
	Text (BAB III) BAB III Metodologi Penelitian.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB)
	Text (BAB V) BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text LAMPIRAN SKRIPSI MUHAMMAD FARID ALDZIQRA 1213030086.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)

Abstract

Penelitian ini bersandar pada fenomena di Kawasan Ibu Kota Nusantara yang belokasi di Desa Sukomulyo dalam proses implementasi kebijakan penguasaan tanah akibat pembebasan lahan proyek IKN terkait Bendungan Sepaku-Semoi. Dalam aspek tata kelola pertanahan, pada hakikatnya telah dirumuskan mengenai status tanah di Kawasan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibukota Negara. Pasal 15 A ayat 1 menyebut masyarakat adat atau pun masyarakat lokal memiliki hak dalam penguasaan tanah di Kawasan Ibukota Nusantara. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) Pengaturan Kebijakan Tanah Masyarakat Lokal dalam UU No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara; 2) Implikasi Kebijakan Pengelolaan Tanah terhadap Status Kepemilikan Tanah di Kawasan Ibu Kota Nusantara; 3) Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teori Welfare State, yang menekankan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya; 2) Teori Kepemilkan (al-milkiyyah) yang memberikan pendalaman tentang hak tentang kepemilkkan benda; 3) Prinsip Siyasah Maliyah; 4) Pengaturan Kebijakan Penguasaan Tanah Kawasan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencarian sumber tertulis terkait dengan judul yang dipilih. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencarian sumber tertulis terkait objek yang sedang diteliti. Penelitian ini menunjukkan adanya: 1) Ketimpangan dalam pelaksanaan penguasaan tanah antara kepentingan pembangunan negara dan hak masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 memberikan kewenangan besar kepada Otorita IKN dalam pengelolaan lahan, namun implementasinya belum sepenuhnya memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal; 2) Terciptanya kondisi yang merugikan sekelompok masyarakat lokal di wilayah tersebut yang mendapatkan ketidakadilan dalam proses kompensasi, baik dalam hal transparansi dan nilai kompensasi yang ditawarkan, sehingga menimbulkan dampak yang menyulitkan keberlangsungan hidup beberapa masyarakat lokal yang terdampak. 3) Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip serta tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya.

Actions (login required)

View Item