tinjauan yuridis terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dalam perspektif hukum pidana Islam: Analisis Putusan nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst

Fathiyah, Fathiyah (2025) tinjauan yuridis terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dalam perspektif hukum pidana Islam: Analisis Putusan nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (361kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus aborsi yang dilakukan oleh pasangan belum menikah menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dan ketidakpatuhan terhadap hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Aborsi yang dilakukan secara sengaja tidak hanya mencerminkan tindakan pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Gst menjadi sorotan karena aborsi dilakukan secara sadar oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab akibat hubungan di luar nikah, yang berujung pada pembuangan janin ke sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi pada putusan tersebut, menganalisis unsur-unsur tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak. Dalam kerangka berpikir, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif menekankan aspek legal formal, sementara hukum Islam lebih memperhatikan maqashid syariah, seperti perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dan keturunan (hifdz al-nasl). Dalam konteks ini, teori keadilan distributif dan teori utilitarian digunakan untuk menganalisis proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan, baik dalam konteks KUHP maupun dalam konsep diyat janin (ghurrah) menurut fikih jinayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan studi kasus, dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Gst. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pandangan para ulama, serta analisis terhadap isi putusan pengadilan yang bersangkutan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan norma yang berlaku dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara lima tahun dan denda satu miliar rupiah, meskipun ketentuan Pasal 463 KUHP baru hanya mengancam hukuman maksimal empat tahun. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan aborsi disengaja oleh pasangan belum menikah termasuk jarimah yang wajib dikenai sanksi ghurrah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disparitas antara hukum positif dan hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi, dan diperlukan harmonisasi keduanya untuk mewujudkan keadilan yang substansial dan holistik.

Actions (login required)

View Item