Implementasi pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi :Studi kasus di Pengadilan Tindak PIdana Korupsi Banadung

Adzkia, Enes Aneisha (2025) Implementasi pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi :Studi kasus di Pengadilan Tindak PIdana Korupsi Banadung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (408kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_skbebasplagiarisme (8).pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (603kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy

Abstract

Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi, peran saksi dan korban sangat vital untuk mengungkap fakta dan menjerat pelaku. Namun, kenyataannya, para saksi seringkali menghadapi ancaman, intimidasi, atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis yang membuat saksi enggan memberikan kesaksian secara bebas. Kondisi ini menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hadir untuk menjamin perlindungan bagi saksi dan korban, terutama melalui Pasal 5 yang secara eksplisit memuat hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam tindak pidana korupsi, mengidentifikasi kendala, dan upaya dalam pelaksanaan perlindungannya. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Teori Kelembagaan Dalam Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan melalui pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melakukan wawancara, mencari peraturan perundang-undangan, menelusuri kepustakaan dan karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan, lalu data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 telah berjalan, namun banyak hak-hak yang belum terpenuhi dan maksimal. Terdapat hambatan struktural yaitu tidak semua hakim maupun jaksa mendorong saksi untuk mengakses LPSK dan hambatan teknis yaitu tidak semua saksi memahami bahwa mereka berhak atas perlindungan. LPSK akan memberikan perlindungan fisik, psikilogis serta LPSK akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti ancaman terhadap saksi. Sementara pengadilan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saksi selama proses persidangan.

Actions (login required)

View Item