Dinamika nikah tanpa wali dalam hukum keluarga Islam

Yunizar, Muhamad (2025) Dinamika nikah tanpa wali dalam hukum keluarga Islam. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (437kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (957kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika pemikiran hukum keluarga Islam terkait wali dalam pernikahan. Dalam tradisi fikih klasik, mayoritas ulama mazhab menegaskan keharusan adanya wali bagi mempelai perempuan, sedangkan pandangan mazhab Hanafi memberikan ruang bagi perempuan yang telah baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri. Perbedaan pemahaman ini semakin kompleks ketika dihadapkan dengan konteks hukum perkawinan di Indonesia, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan wali nikah, sementara Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) menawarkan paradigma baru dengan menghapuskan kewajiban wali dan menambahkan pencatatan sebagai unsur legalitas pernikahan. Fenomena ini menandai adanya pergeseran wacana hukum keluarga yang tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Islam, tetapi juga oleh prinsip kesetaraan gender, serta kebutuhan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran nikah tanpa wali dalam pandangan ulama mazhab fikih Sunni serta pemikiran nikah tanpa wali yang diformulasikan dalam CLD-KHI. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademik dalam mengkaji relevansi fikih klasik dengan pembaruan hukum keluarga kontemporer, serta menjadi referensi dalam upaya reformulasi hukum perkawinan yang adil dan responsif terhadap konteks sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode studi pustaka. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik empat mazhab Sunni, literatur kontemporer, dokumen CLD-KHI, serta hasil penelitian terdahulu terkait hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mazhab fikih Sunni terdapat perbedaan mendasar mengenai keabsahan akad nikah tanpa wali. Mazhab Maliki, Syafi‘i, dan Hambali menetapkan wali sebagai rukun nikah yang wajib, sehingga akad nikah tanpa wali dianggap tidak sah. Sebaliknya, mazhab Hanafi memberi hak kepada perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri dengan syarat kafa’ah, meskipun bagi perempuan belum baligh wali tetap diperlukan. Di sisi lain, CLD-KHI mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan menghapus keharusan wali bagi perempuan dewasa dan menambahkan pencatatan nikah sebagai rukun baru, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum serta meminimalisir praktik patriarki dalam pernikahan. CLD-KHI menjadi wujud upaya ulama dan pemikir Muslim kontemporer untuk mereaktualisasi fikih klasik berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, agar hukum keluarga Islam lebih responsif terhadap dinamika sosial dan prinsip keadilan.

Actions (login required)

View Item