Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 79 K/PDT.SUS-BPSK/2024 tentang pembatalan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani sengketa perjanjian kredit

Lahmuddin, Lahmuddin (2025) Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 79 K/PDT.SUS-BPSK/2024 tentang pembatalan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani sengketa perjanjian kredit. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text 3_abstrak.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 2_lembar peryataan.pdf Download (425kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 5_bab i.pdf Download (393kB) | Preview
	Text 6_bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text 7_bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text 8_bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy
	Text 9_bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
	Text 10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kasus ini menarik karena putusan BPSK seharusnya (das sollen) final dan mengikat, yang berpotensi menjadi "jalan pintas" bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan secara cepat, sederhana, dan murah. Namun, implementasi (das sein) putusan BPSK di lapangan seringkali dihadapkan pada kendala, termasuk kemungkinan pembatalan oleh MA, yang menunjukkan adanya celah serius dalam kerangka perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 yang membatalkan Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 terhadap aksesibilitas konsumen dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit melalui BPSK. Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun di atas teori-teori seperti: Grand Theory yakni Teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen, Middle Theory yaitu Teori Hukum Responsif oleh Nonet dan Selznick dan Applied Theory yaitu Teori Perlindungan Konsumen Pemikiran Vogel. Teori perlindungan konsumen menjadi landasan untuk memahami hak-hak dasar konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta peran BPSK dalam menegakkan hak-hak tersebut. Integrasi teori-teori ini memungkinkan analisis komprehensif mengenai bagaimana prinsip perlindungan konsumen ditegakkan atau terkikis dalam putusan BPSK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk menelaah norma hukum dan penerapannya. Tujuan utamanya adalah untuk: 1) menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar pembatalan putusan BPSK; 2) mengkaji implikasi hukum dari putusan MA tersebut terhadap akses konsumen dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit; dan 3) menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus- BPSK/2024 terhadap aksesibilitas konsumen dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit melalui BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA membatalkan putusan BPSK berdasarkan penafsiran yang ketat terhadap kewenangan BPSK dan prinsip-prinsip hukum, khususnya jika ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran prosedur. Putusan MA ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan implikasi kontraproduktif bagi perlindungan konsumen. Meskipun tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, putusan ini secara tidak langsung dapat melemahkan peran BPSK dan mempersulit konsumen dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya revisi atau klarifikasi kewenangan BPSK untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga yang efektif dalam perlindungan konsumen.

Actions (login required)

View Item