Penegakan hukum child restraint di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 106 ayat (6) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Hasyim, Sayyid Kemal At-Thariq (2025) Penegakan hukum child restraint di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 106 ayat (6) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (359kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (706kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (627kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpsutaka.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB) | Request a copy

Abstract

Pada data pelanggar child Rrestraint di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung tahun 2021-2024 terdapat 4.393 total jumlah pelanggaran. Namun permasalahan muncul ketika terdapat ketiadaan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 6 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban penggunaan CRS, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam dasar hukum penindakan oleh aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum Child Restraint, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum Child Restraint, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum Child Restraint yang dihubungkan dengan Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir hukum utilitarianisme dan teori penafsiran hukum. Teori utilitarianisme menekankan pentingnya CRS sebagai instrumen hukum untuk memaksimalkan manfaat keselamatan anak-anak di jalan raya. Sementara itu, teori penafsiran hukum menjelaskan bahwa kekosongan norma eksplisit mengenai CRS dapat diatasi melalui interpretasi progresif oleh aparat penegak hukum yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini juga mengacu pada prinsip Rule of Law, yang menuntut kejelasan dan hukum agar dapat diterima secara adil oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satlantas Polrestabes Bandung, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yang bertujuan menarik kesimpulan dari teori ke praktik. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwasanya, pelaksanaan penegakan hukum Child Restraint menggunakan metode penafsiran hukum serta sanksi yang terdapat pada pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala-kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum Child Restraint yaitu kendala kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai child restraint, lalu kendala aksesibilitas dan kualitas produk child restraint, serta kendala budaya dan pola asuh tradisional pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum Child Restraint adalah dengan melakukan Sosialisasi kewajiban Child Restraint System, penyuluhan perangkat keselamatan anak saat berkendara oleh unit dikyasa satlantas, serta peran unit dikyasa satlantas dalam mengedukasi budaya dalam berkendara.

Actions (login required)

View Item