Akad pada pembiayaan likuiditas jangka pendek pada perbankan Syari'ah di Indonesia

Rositasari, Nita (2018) Akad pada pembiayaan likuiditas jangka pendek pada perbankan Syari'ah di Indonesia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (829kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy

Abstract

Fatwa DSN-MUI No.109/DSN-MUI/II/2017 yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2017 menetapkan tiga akad dalam Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah. Sedangkan PBI No. 19/4/PBI/2017 tanggal 11 April 2017 menetapkan akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah berbeda dengan yang ditetapkan dalam fatwa, yaitu hanya menetapkan satu akad al Muqaradhah bi dhaman ra’s al-māl. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ketentuan DSN-MUI mengenai akad yang digunakan dalam proses PLJPS; 2) latar belakang Bank Indonesia yang hanya menentukan akad al-muqaradhah bi dhaman ra’s al māl saja dalam proses Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syari’ah; 3) mekanisme dan kelebihan PLJPS. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hakekat akad, terutama dalam hal, pengertian akad, rukun dan syarat akad, dan pembagian akad. PLJPS dengan menggunakan Akad al-muqaradhah bi dhaman ra’s al māl termasuk kedalam kategori akad tijarah yang mempunyai ketentuan, diantaranya tidak boleh melanggar prinsip ‘an tarādin minkum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder kemudian data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Penulis menjelaskan mengenai latar belakang Bank Indonesia yang hanya menentukan akad al-muqaradhah bi dhaman ra’s al māl dalam proses PLJPS. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi tentang ketentuan Dewan Syari’ah Nasional mengenai tiga akad dalam proses PLJPS, studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan bahan sekunder seperti literatur buku, peraturan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai akad dalam fatwa DSN-MUI No.109/DSN-MUI/II/2017 berdasarkan pada pedoman Dasar dan pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000 dan SK Majelis Ulama Indonesia, No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional; 2)Bank Indonesia baru menetapkan satu akad dalam proses PLJPS, karena baru akad al muqaradhah bi dhaman ra’s al-māl yang dapat memenuhi aspek legal PLJPS; 3) mekanisme PLJPS terdiri dari pengajuan surat permohonan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan pembiayaan dengan melakukan PLJPS ini Bank Indonesia mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item