Pelaksanaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa perspektif siyasah dauliyah

Nawalista, Nada (2025) Pelaksanaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa perspektif siyasah dauliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text abstrak.pdf Download (41kB) | Preview
Preview	Text STAMP_LEMBARPERNYATAANKARYASENDIRI_copy (1).pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (516kB) | Preview
	Text BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) | Request a copy

Abstract

Sikap kelima anggota tetap DK PBB yang menggunakan hak vetonya menciptakan ketidakadilan bagi negara anggota DK PBB yang tidak memiliki hak istimewa tersebut. Terlebih dalam hal pengambilan keputusan, di mana suara mayoritas akan kalah dengan anggota tetap apabila mereka menggunakan hak vetonya. Penting untuk melihat relevansi antara hak veto yang hanya dimiliki oleh kelima anggota tetap DK PBB dengan prinsip equality of the states dan prinsip dalam Siyasah Dauliyah. Mengingat apabila eksistensi hak veto masih ada, akan menjadi penghalang keluarnya resolusi yang disepakati sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) prosedur pengambilan suara DK PBB dalam Charter of United Nations and Statute of The International Court of Justice; 2) aspek hukum penggunaan hak veto dalam keputusan DK PBB; 3) tinjauan Siyasah Dauliyah terkait penggunaan hak veto anggota tetap DK PBB terhadap Sovereign equality. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan yang menyatakan bahwa kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, teori persamaan kedaulatan (Sovereign equality) yang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama , serta teori Siyasah Dauliyah yang mengkaji konsep hukum Islam terkait pengaturan hubungan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan rujukan pengkajian melalui Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice serta Provisional Rules of Procedure of The Security Council dengan studi literatur kepustakaan (Library Research). Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Prosedur pengambilan keputusan melalui pemungutan suara di DK PBB terhadap semua masalah kecuali yang bersifat prosedural memerlukan dukungan suara bulat dari kelima negara anggota tetap DK PBB sebagai syarat utama sebagaimana tersirat dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB, dalam pasal 27 tersebut tersirat mengenai hak veto yang merupakan hak suara yang mendefinisikan suara negatif atau penolakan terhadap resolusi yang diajukan dalam sidang DK PBB. 2) Aspek hukum penggunaan veto secara yuridis dan politis, Dewan Kemanan PBB sebagai pengemban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dibenarkan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB yang ditafsirkan hak veto.3)Penggunaan Veto oleh Amerika Serikat dalam sidang S/PV.9552 jika ditinjau dengan Siyasah Dauliyah maka penggunaan hak veto tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kekuasaan dalam Siyasah Dauliyah serta tidak sesuai dengan sovereign euality karena secara tidak langsung kedaulatan negara yang berkonflik dengan negara yang memiliki veto yang masing-masing memiliki kepentingan politik tersendiri.

Actions (login required)

View Item