Tinjauan yuridis surat perintah kerja antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Belitung Timur dengan CV. Mutiara Lestari dihubungkan dengan Pasal 64 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Indrawan, Raden Achmad Yuniardi (2018) Tinjauan yuridis surat perintah kerja antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Belitung Timur dengan CV. Mutiara Lestari dihubungkan dengan Pasal 64 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) | Request a copy

Abstract

Tinjauan Yuridis Surat Perintah Kerja Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur Dengan Cv. Mutiara Lestari Dihubungkan Dengan Pasal 64 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu alat pembangunan nasional. Pengadaan barang dan jasa pemerintah membutuhkan suatu insturmen hukum yaitu dengan kontrak agar terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan diselenggarakan menggunakan kontrak maka pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Namun faktanya kontrak pengadaan barang dan jasa yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi Pasal 64 ayat (4) Pepres No 54 Tahun 2010. Sehingga penting untuk mengetahui pelaksanaan tinjauan yuridis dalam suatu kontrak pemerintah melalui Surat Perintah Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Surat Perintah Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Mutiara Lestari apakah sudah sesuai menurut ketentuan hukum yang ada. Selanjutnya, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya ketentuan Surat Perintah Kerja yang dianalisis menurut Pasal 64 ayat (4) Pepres No 54 Tahun 2010. Kemudian, untuk mengetahui penyelesaian hukum akibat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 64 ayat (4) Pepres No 54 Tahun 2010. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara serta pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas kepastian hukum, dan Asas itikad baik. Teori kesepakatan dan unsur-unsur dalam kontrak menurut doktrin ilmu hukum. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa indikator sudah terlaksananya Pasal 64 ayat (4) Pepres No 54 Tahun 2010 dengan Dokumen Kontrak yang diperoleh peneliti. Akan tetapi pada pelaksanaanya masih terdapat kesalahan prosedural terhadap penyusunan kontrak yang seharusnya., serta kurangnya cermatnya Penyusun Kontrak karena dalam perencanaan kontrak tidak diatur syarat formil dan materil dalam suatu kontrak. Sehingga asas itidak baik, asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sund servanda belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Actions (login required)

View Item